Pentingnya pengawasan berbasis teknologi, serta pengelolaan berbasis keberlanjutan yang melibatkan masyarakat dan swasta untuk pengelolaan pesisir.
Babak baru pagar laut misterius tangerang telah terungkap
Keberlanjutan pesisir bukan hanya tentang melindungi alam, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang seimbang bagi ekonomi dan ekologi
Kasus Pemagaran laut yang viral saat ini tentu menimbulkan konflik masyarakat, harus ada upaya pengelolaan konflik dan solusi yang tepat untuk itu.
Melawan Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Alam
Penggunaan Teknologi dan Berpikir Kreatif dalam Transformasi Layanan
Menuju Indonesia Emas
Berwisata itu bukan tentang destinasinya, tetapi tentang kebersamaan dan bonding yang dapat kita nikmati.
Lepasnya kedaulatan Sipadan-Ligitan ke Malaysia salah satunya karena kurangnya perawatan aktivitas ekonomi kelautan oleh Indonesia di pulau tersebut.
Sinergitas Kearifan Lokal dengan Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Perikanan melalui prinsip berkelanjutan
PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor perikanan untuk kesejahteraan nelayan
"Pulau hantu" yang berpeluang sebagai masalah, bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber penghasilan negara.
Penangkapan ikan terukur adalah upaya meningkatkan investasi di sektor perikanan dengan tetap mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi.
Pembangunan pesisir harus menjadikan masyarakat sebagai obyek, serta dengan program yang terintegrasi dan dijalankan secara kolaboratif
Industri perikanan budidaya merupakan industri yang harus dijalankan dengan tepat dengan quality assurance yang baik.
. Keterlibatannya harus pada kegiatan inti, jika belum dinyatakan siap, maka edukasi dan pelatihan ekonomi produktif harus dilakukan
Kolaborasi dalam Kebijakan perikanan terukur kolaborasi yaitu upaya peningkatan produksi oleh semua elemen dari nelayan kecil hingga skala besar
Nelayan sekitar Warmon masih membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun sektor swasta agar peningkatan perekonomian
Koordinasi dan komunikasi antara Dinas Perikanan dengan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan.
Perikanan tangkap terukur merupakan upaya pemerintah untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan agar seimbang antara ekonomi dan ekologi
