Presiden kelak akan memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah menterinya.
LPKA Kelas II Gorontalo mengikuti Kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Supervisi Pagu Indikatif T.A. 2025, selasa (11/6).
RUU Kementerian Negara adalah instrumen penting dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat
Judi Online Meresahkan, Menkominfo Beri Langkah Tegas
Digital Government Award (DGA) merupakan bentuk penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) kepad
Rutan Sampang Ikuti Kegiatan Webinar Birokrasi Digital Menuju Indonesia Emas 2024
Rupbasan Mojokerto Ikuti Kegiatan Penelaahan Kebutuhan Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024
Penghargaan diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham
Tak banyak yang bisa dilakukan selain berharap pemerintahan mendatang dapat berjalan lancar, demi menyambut Indonesia Emas 2045.
Karutan Sampang Ajak Seluruh Pegawai Maksimalkan Pemenuhan Data Dukung B06
Dalam artikel ini akan dibahas pentingkah untuk mengevaluasi apakah penambahan kementerian bisa menjadi solusi yang tepat
Komitmen Kemenkumham Jateng dalam Pembangunan Zona Integritas Kembali Diganjar Penghargaan
Kerja Keras Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam membangun Zona Integritas tak perlu diragukan
Konsisten Bangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan
Komitmen Kemenkumham Jateng dalam Pembangunan Zona Integritas Kembali Diganjar Penghargaan
Jumat Semangat Penuh Antusias dan Tawa, Rutan Sampang Gelar Kegiatan Fun Games bagi Warga Binaan
penambahan kementerian harus dipertimbangkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemungkinan dampaknya
Rupbasan Mojokerto Ikuti Sosialisasi SPI Tahun 2023 dan Mekanisme Pelaksanaan SPI Tahun 2024
KPKmenduga mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), memberikan uang dan barang kepada penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nizrinah.
Pada awal tahun 2022, Indonesia merombak struktur pemerintahannya dengan menambahkan jumlah kementerian menjadi 37. Keputusan ini sempat menuai pro da
