Dosen ASN yang sejahtera akan dapat lebih fokus dalam menciptakan inovasi akademik dan mencetak generasi unggul untuk masa depan Indonesia.
Kementerian UMKM tidak dapat mengelak dari tanggung jawab untuk memberikan perhatian kepada BUMDes,
Menjaga harmoni dalam keberagaman: bagaimana Trias Politica dan Kementerian Agama saling bersinergi untuk Indonesia yang inklusif.
Terbentuknya Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang akan mulai mengambil alih peran Kemenag pada 2025, harapan besar disematkan pada lembaga ini.
Dedikasi baru pemasyarakatan Sumsel! Sinergi, akuntabilitas, dan profesionalisme jadi komitmen bersama di bawah kepemimpinan baru. Selengkapnya di sin
Menteri HAM Bangun Sinergi Dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus
Fgsni tanggapi libur Bulan Puasa 2025
Coba cek di seluruh dunia, tidak semua negara di dunia ini yang menyediakan sertipikat komunal. Indonesia sudah maju menyediakan sertipikat komunal
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2024/2025MATAKULIAH: PENGANTAR ILMU POLITIK KELAS HFAKULTA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTADOSE
RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red)-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi
Nusron Wahid menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.
Objek pendaftaran dan sertipikasi tanah melalui program PTSL tersebut dapat berupa tanah milik masyarakat individu, tanah ulayat milik masyarakat adat
Sebesar 84% jumlah berkas layanan pertanahan tersebut didominasi oleh layanan informasi pertanahan, HT, dan Peralihan Hak
Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, begitu seluruh tanah di suatu kawasan sudah lengkap dan terdaftar, girik dengan sendirinya tidak berlaku
Pengukuran tanah yang terstandarisasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh bagi pembangunan infrastruktur IKN sebagai ibu kota yang baru.
Salah satu usulan yang dikemukakan oleh Menteri Nusron ialah pengkhususan loket untuk pengurusan sertipikat tanah wakaf di setiap Kantor Pertanahan.
MENGAPA Pemasyarakatan dan Imigrasi Digabung? Pemerintah Resmi Pecah Kementerian Hukum dan HAM
Kerjasama Kementrian Transmigrasi dan Otoritas IKN
Kementerian akan Bentuk Balai Pelestarian Budaya di NTB
Apel Bersama Awal Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan