Artikel ini membahas pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Transparansi memastikan akuntabilitas pemerintah, seme
The proposed Jakarta-Bandung high-speed rail project, led by state-owned construction company WIKA, has faced significant challenges resulting in the
Jakarta: Indonesia's perennial problem of expensive airfares is especially acute for domestically routes in the world's largest archipelago. Travelers
### Intisari Opini Singkat: Program Makan Siang Gratis di Sekolah yang Krisis KepercayaanIntervensi pemerintah dalam pendidikan
Tapera adalah bentuk dari kebijakan publik yang terlalu dipaksakan dengan tanpa mau melihat besarnya potensi kemudharatannya
Serangan virus ransomwere membuat mata tercengang. Kondisi yang saat ini terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) masih membutuhkan waktu yang lama.
Salah satunya adalah serangan ransomware yang menargetkan sistem milik Pemerintah.
Korupsi telah lama menjadi masalah serius yang menggerogoti fondasi bangsa Indonesia. Lalu apa peran mahasiswa?
Memberi "Kepercayaan" sepenuhnya atau Merelakan Barang Berharga Anda?
Mari mulai belajar mengerti kebijakan transformasi dan komunikasi untuk kemajuan bersama
Di balik konsep dan visi futuristik pembangunan IKN Nusantara, terdapat pro dan kontra yang kompleks dari masyarakat, pengamat lingkungan dan ekonomi.
Sejak kemunculannya pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an, judi online ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia.
Koalisi partai politik mewarnai kehidupan politik khususnya dalam konteks elektabilitas pemilu dan kebijakan publik.
Kebijakan Publik Terhadap Pemerintah yang Dapat Mengubah Kebijakan Pemerintah yang Sudah Ada
Rahasia Mengatasi Kemacetan di Gerbang Tol dengan Sistem Pembayaran Tol Revolusioner! Pelajari Efektivitas MLFF di Indonesia
Benarkah netralitas ASN terancam setelah dibubarkannya KASN?
Pelayanan publik kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan...
Tapera, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, telah menjadi kontroversial di kalangan masyarakat
Mengatasi ekonomi bayangan bukan tugas mudah, tetapi dengan pendekatan yang strategis dan multi-faset, Indonesia dapat mengurangi dampak negatifnya.
