Ketika Instastory menjadi alat aktivisme, siapa sangka dampaknya begitu besar? Temukan bagaimana kita bisa bersatu untuk perubahan nyata
Bentuk protes masyarakat terhadap keputusan DPR ini menunjukan bukti bahwa masih ada rasa cinta akan tanah air di dalam jiwa masyarakat Indonesia
Peran influencer dalam konteks demokrasi digital, dengan fokus khusus pada gerakan #KawalPutusanMK menarik perhatian.
Setelah gerakan aksi massa yang mampu membatalkan revisi UU Pilkada, sekarang kita sadar bahwa yang membangun demokrasi adalah rakyat pro demokrasi.
Yang terjadi DPR RI melalui badan legislatif (baleg) mencoba menganulir putusan MK dengan menggelar rapat bersama dengan DPD dan pemerintah guna memba
Polisi siaga penuh mengawal putusan MK dengan pengamanan ekstra, memastikan keamanan publik di tengah isu peringatan darurat.
Gerakan #KawalPutusanMK, demonstrasi masyarakat ke DPR RI, dan isu pilkada threshold saling berkaitan dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Polri siap kawal putusan MK dengan pengamanan ekstra di tengah isu Peringatan Darurat Indonesia, sampaikan sikap tegas!
Jika tak bisa mendemo lewat tenagaMaka lakukan melalui tulisan
Pada 22 Agustus 2024 lalu, Jakarta kegegeran. Luapan massa berhamburan ke jalanan. Menyuarakan tuntutuan mereka. Sementara yang lain ikut mengharap.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai soal ambang batas pencalonan di Pilkada akan tetap berlaku.
(Kamis, 22 agustus 2024). Sufmi Dasco Ahmad, Wakil DPR-RI menyatakan bahwa RUU PILKADA tidak dapt di laksanakan
Viralnya #KawalPutusanMK di platform media sosial X merupakan manifestasi kontemporer dari pertarungan wacana dalam ruang publik digital Indonesia.
Berisi kronologi lengkap kekacauan politik 2024 tentang Putusan MK dan sidang DPR yang diduga anulir Putusan MK
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas,
Viral Garuda Biru Indonesia Darurat
Bersama Rakyat Kawal Keputusan MK
Benarkah DPR menjegal MK terkait dua putusan Pencalonan Pilkada? Pakar hukum tata negara Umsida turut memberikan responnya terkait hal tersebut.
Gawat Darurat Demokrasi: Mahasiswa UHAMKA Kepung DPR RI, Tolak RUU Pilkada
Tirani mati di sini, atau setidaknya, harus mati di sini. Tirani mati di sini, atau setidaknya harus mati di sini.
