KASN dibubarkan netralitas ASN dikhawatirkan
Benarkah netralitas ASN terancam setelah dibubarkannya KASN?
Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh pemerintah menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerbitkan surat rekomendasi ke Penjabat (Pj) Bupati Tangerang untuk ditindaklnjuti
Apakah Pembubaran KASN bertentangan dalam Reformasi Birokrasi?
Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan menghapuskan keberadaan KASN.
Benarkah Komisi ASN dibubarkan? Atau justru Komisi ASN akan diperkuat lagi dengan dasar hukum Peraturan tersendiri ?
Artikel ini membahas mengenai norma-norma netralitas ASN yang harus diwujudkan dalam Pemilu
Ancaman Mengabaikan Rekomendasi KASN
KASN sudah ssharusnya dibubarkan karena di samping korup juga bertentangan dengan konstitusi, membuat kacau akuntabilitas pemerintah/ pemda.
Peristiwa, kegiatan yang terjadi harus direkam dalam sebuah arsip dan harus diselamatkan
Din Syamsuddin beberapa hari yang lalu dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini, tengah masuk dalam proyek daur ulang (revisi) Komisi II Dewan Perwakila
Sekda adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Seorang ANS yang ingin menduduki jabatan ini harus mengikuti seleksi terbuka (lelang) yang diadak
Sejak tertangkap dan terungkapnya kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP dan anggota Komisi
Pada beberapa waktu belakangan ini, institusi legislatif yaitu DPR RI mengajukan inisiatif untuk melakukan revisi atas UU No.5/2014 tentang Aparatur S
Empat puluh empat tahun KORPRI telah terbentuk, Hari ini, merupakan hari upacara peringatan Korpri dengan peringatan terakhir sekaligus monument
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang pro
Ilustrasi Reformasi Birokrasi (Gambar: Istimewa) SEJAK disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada 15 Januari 2014 pada masa pemerintahan Presiden Sus
PADA tanggal 3 Februari 2015, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik Eddi, A.Md.LLAJ, S.Sos, MM sebagai Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
