Kalau pemerintah dan pemerintah daerah melarang penggunaan produk itu sama saja melakukan perlawanan terhadap UUPS dan KUH Perdata.
Ingat, kalau melarang penggunaan produk plastik atau PSP itu sangat keliru, dampaknya industri tidak bergerak. Berakibat pada pemasukan pajak dan PHK.
Sangat jelas dalam urusan sampah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi gagal dan negara kalah serta rugi besar.
Sudah pilah sampah tapi bingung membuangnya? Anda tidak sendirian. Karena landasan hukum yang ada bak macan ompong!
Tidak mudah mengubah kebiasaan buruk. Sekitar tahun 2008 sekumpulan anak muda di Bandung membuat kampanye "diet kantong plastik".
