Meski belum bisa menjamin menjadi yang terbaik,setidaknya mencegah ke yang lebih buruk
(BEM FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) berkolaborasi dengan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bhayangkara (Ubhara)
serangkaian alasan-alasan logis kenapa Menkominfo sudah sepantasnya mengundurkan diri setelah serangan Siber yang menghebohkan ini
benarkah penambahan menteri dalam susunan kabinet prabowo hanya sebagai politik bagi bagi kue?
Acara tahunan ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial (BEM FBHIS)
menggelar kegiatan studi banding dengan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bhayangkara (UBHARA).
Demokrasi parlementer di Indonesia, yang juga dikenal sebagai demokrasi liberal, dimulai dengan jatuhnya Kabinet Presidensia
pembahasan singkat tentang kabinet juanda
Adam Malik sebagai tokoh politik masa pemerintahan Orde Baru
Kabinet Republik Indonesia Serikat Dalam Membangun Negara Republik Indonesia
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS! - Bung Karno dan Kabinet Ampera
Adanya wacana menambah kementerian negara pada Kabinet Pemerintahan Prabo - Gibran akan menjadi beban politik pemerintahan kita ke depan.
Tak banyak yang bisa dilakukan selain berharap pemerintahan mendatang dapat berjalan lancar, demi menyambut Indonesia Emas 2045.
Dalam artikel ini akan dibahas pentingkah untuk mengevaluasi apakah penambahan kementerian bisa menjadi solusi yang tepat
Artikel ini membahas pernyataan Prabowo "yang tidak mau bekerja sama, jangan mengganggu" dari sisi semantik dan normatif
Tambah kementerian: Apakah solusi atau hanya kompleksitas baru?
Penambahan kementerian hendaknya disesuaikan bukan hanya kebutuhan tetapi efektifitas pembangunan
Kabinet gemuk untuk siapa? Demi masyarakat atau demi bagi-bagi kue kemenangan?
Isu penambahan jatah kursi kementerian menimbulkan pro dan kontra. Lalu berapa sebenarnya jumlah kabinet yang ideal?
Sejatinya menyusun kabinet atau kementerian adalah hak prerogatif seorang Presiden. Namun