Mohon tunggu...
#jururunding
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Sarjito Ir
Sarjito Ir
12 Juli 2016 | 8 tahun lalu

Partai Aceh 'Sandera' Persoalan Bendera

Sudah berulang kali persoalan bendera Aceh dibahas. Tidak hanya di ranah lokal tapi sudah bolak-balik diangkat hingga ke tingkat nasional. Ada apa ger

Vox Pop
389
1
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Menanti Keppres dari Jokowi untuk Bangun Dialog
Kanis WK
Kanis WK
15 September 2014 | bertahun tahun lalu

Menanti Keppres dari Jokowi untuk Bangun Dialog

ilustrasi: tempo.co Jelang pelantikan Presiden terpilih Jokowi, media massa nyaris tak pernah sepi dari pemberitaan terkait isu Papua. Ini karena k

Kebijakan
176
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Jokowi Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Papua?
Kanis WK
Kanis WK
26 Agustus 2014 | bertahun tahun lalu

Jokowi Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Papua?

Pendeta Phil Erari, Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dalam sebuah wawancara dengan media online ‘Bergelora.com’ di Jakarta, Senin (25/

Kebijakan
46
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Dialog Minta Merdeka itu, Imposible...!
Kanis WK
Kanis WK
17 Oktober 2012 | bertahun tahun lalu

Dialog Minta Merdeka itu, Imposible...!

Dinamika politik pemisahan Papua dari Negara Kesatuan RI masih terus menggeliat, didukung para aktivis Papua merdeka (kelompok Pro-M) yang bergerak se

Vox Pop
554
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Gereja Bisa Menjadi ‘Juru Runding’ untuk  Perdamaian Papua
Veronika Nainggolan
Veronika Nainggolan
21 Juni 2012 | bertahun tahun lalu

Gereja Bisa Menjadi ‘Juru Runding’ untuk Perdamaian Papua

[caption id="attachment_196190" align="aligncenter" width="414" caption="Sekjend WCC sedang berdialog dengan Pemprov Papua di ruang kerja Sekda, Rab

Vox Pop
762
19
21
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
OPM bukan Musuh Pemerintah
Veronika Nainggolan
Veronika Nainggolan
19 Juni 2012 | bertahun tahun lalu

OPM bukan Musuh Pemerintah

[caption id="attachment_195697" align="aligncenter" width="517" caption="ilustrasi : Zonadamai@worldpress.com"][/caption] Sejumlah pejabat Pemerintah

Kebijakan
504
3
5
LAPORKAN KONTEN
Alasan