Kantor Imigrasi Polewali Mandar kembali menggelar pertandingan voli persahabatan yang kali ini mempertemukan Tim Voli Imigrasi melawan Tim BPN
Imigrasi Polewali Mandar Gandeng Kejaksaan Polman Untuk Perkuat Gakkum
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim menganalogikan paspor sebagai dokumen perjalanan mirip dengan Surat Izin Mengemudi
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya terus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDM.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyalurkan total zakat fitrah
Berikan pelayanan yang prima dan responsif terhadap masyarakat yang datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) bersama Menteri Hukum Federasi Rusia menandatangani perjanjian ekstradisi di Bali
Pendaftaran sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Saat ini media online memiliki peranan yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai keimigrasian kepada masyarakat
Monitoring dan evaluasi hasil survei indeks persepsi anti korupsi (IPK), indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks integritas organisasi.
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar melaksanakan pelayanan keimigrasian yang memudahkan dan melayani sesuai dengan aturan.
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar telah mengimplementasikan Layanan Permohonan Paspor dengan masa berlaku paling lama 10 tahun.
Kantor Imigrasi Polewali Mandar menyelenggarakan Layanan Eazy Passport yang bertempat di Kantor PT. Cahaya Haromain Utama pada Rabu (29/06/2022).
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar melaksanakan Pemusnahan Arsip Fisik Substantif Keimigrasian.
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar mengikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, merilis hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IKM dan IPAK).
