HMPS HTN KABINET AKTIF- PRODUKTIFSALATIGA, 15 JUNI 2024. UIN SALATIGA Mengadakan Lomba dengan mengangkat tema ”Talent Audition
Perpanjangan masa jabatan kepala desa harus didasarkan pada penelitian yang mendalam dan konsultasi dengan para ahli di bidang hukum
Implementasi otonomi desa harus dilihat sebagai sebuah proses yang terus berkembang.
Penyusunan Perdes yang baik dan benar adalah jaminan bagi terwujudnya pemerintahan desa yang efektif dan demokratis.
Hukum Tata Negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai panduan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tapera berawal dari adanya Bapertarum-PNS berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil2.
Pelatihan debat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berargumentasi mahasiswa dan mahasiswi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Salatiga
State InstitutionsState institutions are institutions that carry out executive, legislative, and judicial functions at the central level
sumber gambar HMPS HTN KABINET AKTIF- PRODUKTIF BERITA- Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Salatiga melakukan kunjungan studi
Menyelami Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator: Implikasi Yuridis Pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Constitutional law is the law that adheres to all superior and subordinate legal societies according to their respective levels.
Constitutional law is a branch of legal science that studies the state, where the meaning related to constitutional law varies.
"Jejak sejarah Mahkamah Konstitusi dan rahasia cara kerjanya, serta batasannya dalam Open legal Policy"
Ayo baca terus informasi mengenai hukum-hukum Indonesia di kompasiana!
Terimakasih dan semoga membantu teman-teman yang membacanya
Sejarah adanya Hukum Tata Negara berasal dari 2 imperium besar
Mesir dan Indonesia merupakan dua negara yang berbeda dari segi sudut pandang dan latar belakang negara, menarik sekali untuk dibandingan.
Melalui buku Hukum Tata Negara ini, pembaca diajak memahami pentingnya hukum tata negara, merefleksikan kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan tuju
Hukum Tata negara
Apa jangan jangan politik Indonesia dijadikan sebagai kompetensi pencairan bakat?
