Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa fakultas syari'ah. Materi dari Kegiatan ini bertemakan 'Pelatihan Kepenulisan Artikel Ilmiah'.
Mengulik lebih lanjut tentang hukum tata negara dan hak asasi manusia
Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Tata Negara
Pelantikan Pengurus HMPS HTN Periode 2024 (Kabinet Aktif - Produktif)
Hak angket adalah hak istimewa yang dimiliki oleh DPR guna tindakan penyelidikan, namun Hak Angket memiliki peluang menjadi "Amunisi" Politik Masa Dep
HTN berisi mengatur tingkah laku tentang alat perlengkapan negara, sedangkan HAN mengatur tingkah laku pemerintahan
The relationship between constitutional law and state administrative law.
It is important to understand the relationship between constitutional law and other sciences to understand political systems and government.
Hukum Tata negara dan relasinya dengan ilmu lain serta sumber-sumber hukum Tata negara
Sistem pemerintahan Negara dapat dibagi ke dalam tiga pengertian, mari simak selanjutnya dalam artikel ini!
Sistem Pemerintahan Daerah di Daerah yang Memiliki Kedudukan Istimewa, Konsep, Hak dan Wewenang yang Diterima
Perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven, Logemann, Kranenburg, dan Van Der Pot.
Perbedaan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia
Pengertian, Karakteristik, dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
memaknai bagaimana pengaruh relasi kuasa terhadap independensi pengadilan. Baik bagi supreme court Amerika Serikat, maupun MK Republik Indonesia
Berdirinya sebuah bangsa memiliki sebuah syarat-syarat legitimasi. Negara sebagai subjek hukum internasional oleh karena itu memiliki unsur-unsur.....
Tujuan dari lembaga independen negara ialah mengawasi dan memastikan pergerakan dari setiap lembaga pemerintahan dan masyarakat dengan baik.
Tahun 2023 merupakan tahun puncak magang MBKM sebagai pilihan andalan dari mahasiswa fakultas hukum UPN "Veteran" Jawa Timur utamanya di PTUN Surabaya
Partai Politik erat kaitannya dengan Ketatanegaraan di Indonesia
Penegakkan Hukum merupakan salah satu bagian dari Tata Kelola Pemilu.