Tindak Pidana KDRT dirumuskan sebagai delik aduan dan delik bisa. sebagai delik biasa, semua orang dapat melaporkan kepada polisis
Opini terhadap berita briptu yang dibakar oleh istrinya sendiri
Maka dari itu perlu adanya pembatasan yang membedakan mengenai tindak pidana biasadan pidana luar biasa yaitu kasus korupsi
orang yang memiliki gangguan kejiwaan melakukan tindak pidana berat
Pembuktian dalam Konteks Hukum Acara Peradilan Pidana
Artikel ini berisikan opini hukum terkait perlindungan hukum bagi korban cyberpornography
Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia juga telah mengenalkan penyitaan hasil kejahatan.
Perspektif Hukum Pidana terhadap Pembelaan Darurat
Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi pada tanggal 25 Januari 2022 lalu di Bintan, Kepulauan RiauIndonesia dan Singapura
Hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat juga merupakan bagian dari hukum yang diakui dalam KUHP Produk Baru Indonesia.
berkesempatan mengikuti pengesahan KUHP baru sebagai titik pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui program Magang Bersertifikat MBKM
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar pelaksanaan pidana yang berlaku di Indonesia baik secara pidana material maupun pidana formil.
Tawuran remaja termasuk salah satu bentuk kenakalan remaja yang termasuk tindak pidana.
Kesaksian Berantai menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk menentukan motif
Hubungan hukum islam dan hukum nasional indonesia, mulai dari sejarah serta bentuk bentuk singkat dari hukum islam tersebut
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Perubahan uang digital ke uang resmi menurut negara dan peraturan di Indonesia. Crypocurrency, NFT, Uang Digital.
Apakah kalian tahu bagaimana peran ahli bahasa dalam membantu pembuktian di pengadilan? Mari baca artikel berikut!
Tindak Pidana pada korban kekerasan anak yang umurnya belum berusia 18 tahun merupakan permasalahan yang cukup rumit. Berikut penjelasannya
Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303).
