Lahan-lahan HGU produktivitasnya makin meningkat, pasti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Prabowo-Gibran bisa disumbangkan dari sisi pertanahan.
Penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi 27 Oktober 2016
Untuk mencapai target tersebut banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya adalah menarik para investor.
Upaya Kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha kelapa sawit
Hukum harus menjadi payung bagi rakyat yang tidak memiliki kekuatan
Perlu dicatat bahwa HGU dan HP yang disebut dalam Permen ATR No. 15/2016 adalah HGU dan HP yang diatur dalam hukum agraria Indonesia.
sengketa lahan, hak guna usaha, semua orang dianggap paham hukum.
Tingkatkan Kecerdasan Emosional Anda: Rahasia Kunci Menuju Kesuksesan dan Kesejahteraan
Salah satu masalah yang sangat urgen dibahas yakni terkait masih banyaknya lahan kebun milik warga
PT Perkebunan Nusantara III masih bergulat dengan masalah penggarap. Namun kebijakan persuasif tetap dikedepankan untuk menjaga kondusifitas
Rakyat garap lahan PTPN 2 karena letaknya strategis untuk pemukiman dan usaha. PTPN 2 terkesan kelabakan menghadapi penggarap karena dibeking pemodal.
Kembalikan Hutan Adat Masyarakat Grime Nawa
HGU Menurut Hukum Agraria, Indonesia. Begini penjelasannya
Mahfud Md adalah sosok pribadi yang tidak asing lagi di kalangan rakyat maupun di pemerintahan. Namanya seringkali bertebaran di media sosial dan ia d
Industri sawit dalam negeri relative optmistis menghadapi tahun 2020. Itu antara lain dipicu oleh kebijakan penerapan program B30 yang mulai berlaku p
Luasnya lahan perkebunan kelapa sawit yang dibuka dan lemahnya pengelalaan lahan sangat berpotensi terjadinya tindakan korupsi. Potensi korupsi itu te
Ini bukanlah dugaan atau tuduhan, tapi pengakuan dari perusahaan Malaysia yang menguasai sebagian lahan sawit di Indonesia. Kejadian ini bukanlah pert
Kalau sekedar merancang dan melaksanakan program populis, sekedar mendapatkan tepuk tangan, tentunya sangat mudah menjadi Presiden. Namun berani menga
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN) selaku regulator pertanahan di tanah air menolak membuka data yang oleh banyak kala
