Mohon tunggu...
#hakangket
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Nisa Lifya
Nisa Lifya
23 April 2024 | 7 bulan lalu

Pemanfaatan Hak Angket DPR: Dinamika dalam Pemilu Tahun 2024

Hak angket DPR merupakan hak yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan menuntut tanggapan atas keputusan DPR

Vox Pop
103
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Vox Populi: Borgianisme, Jokowi dan Pemakzulan
Topan Bagaskara
Topan Bagaskara
24 Maret 2024 | 8 bulan lalu

Vox Populi: Borgianisme, Jokowi dan Pemakzulan

Hak yang akan menjadi surat perintah untuk memakzulkan Jokowi adalah angket dan revolusi.

Vox Pop
216
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Pilih Hak Angket Apa Pengadilan Rakyat?
Julius Deliawan
Julius Deliawan
24 Februari 2024 | 9 bulan lalu

Pilih Hak Angket Apa Pengadilan Rakyat?

kecurangan Pemilu nantinya bisa ditelusuri dan kebenaran bisa diungkap

Cerita Pemilih
183
3
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
People Power Tak Bersambut, Kini BPN Manuver Politik Melalui DPR
Jati Kumoro
Jati Kumoro
08 Mei 2019 | 5 tahun lalu

People Power Tak Bersambut, Kini BPN Manuver Politik Melalui DPR

Setelah ajakan untuk melakukan aksi people power tak mendapat sambutan seperti yang diharapkan  dari masyarakat, tetapi malah muncul penolakan-pe

Vox Pop
1621
27
20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK
Kompas.com
Kompas.com
14 Februari 2018 | 6 tahun lalu

Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) merekomendas

Humaniora
368
27
20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kini KPK Resmi Bagian Eksekutif, Kewenangan Tetap Kuat
Sutomo Paguci
Sutomo Paguci
09 Februari 2018 | 6 tahun lalu

Kini KPK Resmi Bagian Eksekutif, Kewenangan Tetap Kuat

Sekarang KPK resmi bagian dari eksekutif dan jadi objek pengawasan DPR. Ambiguitas kedudukan KPK selama ini otomatis berakhir. Demikian Putusan MK No

Humaniora
592
3
20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Perlahan, Geng Pendukung Pansus KPK Mulai Taubat
Mona Suryaningsih
Mona Suryaningsih
18 Januari 2018 | 6 tahun lalu

Perlahan, Geng Pendukung Pansus KPK Mulai Taubat

Sejumlah partai secara mengejutkan menarik diri dari keanggotaan panitia khusus hak angket KPK. Sejak disahkan pembentukannya, tujuh fraksi mendukung

Vox Pop
803
3
2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Djasli Djosan
Djasli Djosan
27 September 2017 | 7 tahun lalu

KPK Tidak Menanggapi Kesimpulan Sementara Pansus Hak Angket DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi -KPK- tidak menanggapi kasimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang diumumkan 16 Agustus lalu. Rupanya KPK konsisten d

Vox Pop
539
3
2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Maharani Ardhanarèswari
Maharani Ardhanarèswari
14 September 2017 | 7 tahun lalu

Puisi | Keparat Kecil

Keparat kecil pura-pura tuliSaat ada yang menagih janjiKeparat kecil perutnya kenyangKala wong cilik mereka ganyangKeparat kecil tertawa-tawaBahagia s

Fiksiana
862
1
2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Syahirul Alim
Syahirul Alim
07 September 2017 | 7 tahun lalu

Parpol, Degenerasi, dan Masyarakat Korup

Dalam sebuah masyarakat modern, keberadaan partai politik (parpol) merupakan prasyarat bagi sebuah kemajuan masyarakat politik. Seluruh institusi yang

Vox Pop
745
3
2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Menilik Kontroversi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK
Kertas Putih Kastrat (KPK)
Kertas Putih Kastrat (KPK)
15 Juli 2017 | 7 tahun lalu

Menilik Kontroversi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK

Kasus e-KTP yang tak kunjung usai kini justru memunculkan suatu permasalah baru yang lagi-lagi menimbulkan kontroversi. Hak angket yang diusulkan oleh

Vox Pop
1532
3
2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Legalitas Hak Angket KPK dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern
Eka Padmahantara
Eka Padmahantara
14 Juli 2017 | 7 tahun lalu

Legalitas Hak Angket KPK dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern

Namun, penggunaan hak angket ini seringkali dipandang sebagai suatu belenggu konstitusi dalam proses penegakan hukum saat ini. Salah satunya adalah ha

Vox Pop
5454
3
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Ketika DPR Berulah Lagi
Ahmad Fuad Afdhal
Ahmad Fuad Afdhal
13 Juli 2017 | 7 tahun lalu

Ketika DPR Berulah Lagi

Awalnya temperatur meningkat hanya di kawasan Senayan, ketika hak angket KPK diproses dan kemudian disetujui. Belakangan suhu di kawasan Kuningan temp

Vox Pop
1660
3
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Mahasiswa Enggak Sopan!
Andriana Kumalasari
Andriana Kumalasari
09 Juli 2017 | 7 tahun lalu

Mahasiswa Enggak Sopan!

Mohon maaf, Bapak Ibu Anggota DPR RI.Saya memang nggak sopan!Saya bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga pebisnis tersohor. Bukan juga anak pejabat.Sa

Vox Pop
13212
15
12
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Post Truth: Dari Hak Angket KPK sampai Fahri Hamzah yang Diunggulkan Menjadi Presiden
Efrem Siregar
Efrem Siregar
09 Juli 2017 | 7 tahun lalu

Post Truth: Dari Hak Angket KPK sampai Fahri Hamzah yang Diunggulkan Menjadi Presiden

Akhir-akhir ini sesak napas wacana Hak Angket KPK mengudara di tengah masyarakat. Pergolakan politik yang tidak menentu arah. Bukan main hebatnya, bah

Vox Pop
589
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Konsisten Tolak Hak Angket KPK, Demokrat Dapat Pujian Publik
Frans Wijaya
Frans Wijaya
23 Juni 2017 | 7 tahun lalu

Konsisten Tolak Hak Angket KPK, Demokrat Dapat Pujian Publik

Sikap konsisten Demokrat yang tetap menolak hak angket KPK mendapat apresiasi dari masyarakat. Sikap partai besutan SBY tersebut dianggap mewakili sua

Vox Pop
541
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Tasha
Tasha
28 Mei 2017 | 7 tahun lalu

KPK Butuh Evaluasi?

Kisruh soal hak angket KPK menggelitik saya. Sebagai jurnalis, saya tentu mesti netral. Tak mentah-mentah saya mengiyakan omongan para politisi yang n

Vox Pop
418
2
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Perlukah Pengawasan kepada Lembaga Pengawas?
arie setiawan
arie setiawan
03 Mei 2017 | 7 tahun lalu

Perlukah Pengawasan kepada Lembaga Pengawas?

DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggot

Vox Pop
4119
1
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Proyek E-KTP Cacad Sejak Awal
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein
01 Mei 2017 | 7 tahun lalu

Proyek E-KTP Cacad Sejak Awal

Grand design proyek E-KTP ini dibuat pada tahun 2010 dengan anggaran berasal dari APBN Rp. 5.900.000.000.000 dan disetujui di DPR Rp. 5.952.083.000.00

Vox Pop
589
1
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Zulkifli
Zulkifli
30 April 2017 | 7 tahun lalu

Seruan untuk Masyarakat Indonesia, Hukum Anggota Dewan yang Mengusulkan Hak Angket KPK

KPK, kekuatanmu terbuat dari apa? Pimpinanmu saban periode dikriminalkan, penyidikmu diteror, diancam, sampai disiram air keras, namun semangat untuk

Vox Pop
407
2
1
LAPORKAN KONTEN
Alasan