Pemilu adalah tiang utama demokrasi, namun kecurangan Pemilu 2024 menimbulkan keprihatinan. Hak Angket DPR diperlukan untuk menegakan keadilan
Dalam konteks pemilu 2024, hak angket DPR dapat digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi
Hak angket DPR tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu. Kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu berada di tangan MK.
Hak angket akan semakin menarik untuk dibahas, namun juga menuai pro dan kontra dari kedua belah pihak mengenai Hak Istimewa DPR RI tersebut.
Hak angket adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat publik tentang isu-isu tertentu. Meskipun angket dapat
PDI-P dan Koalisi Perubahan optimis, tapi pengamat pesimis hak angket akan dapat menganulir hasil pemilu apalagi sampai memakzulkan Presiden Jokowi.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah
Soal perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan, menurut Ray, bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
dengan mengutamakan kepentingan nasional dan stabilitas demokrasi
Gonjang-ganjing perihal hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk respon terhadap hasil Pemilu 2024 dianggap salah alamat.
Berikut ini penjelasan tentang arti Hak Angket DPR dan contohnya di Indonesia.
Hak Angket DPR Mempertanyakan Proses Pemilu Presiden
Hak Angket DPR Untuk Apa?
Praktik politik angkot dan politik angkut wacana hak angket ini, tengan mengisyaratkan bahwa para elit politik sedang mementaskan seni pertunjukan.
Alasan yuridis yang dikemukakan asosiasi ini terutama adalah soal penggunaan hak angket DPR yang semestinya ditujukan kepada pihak eksekutif (presiden
Bolehkah Hak Angket DPR Untuk KPK. ? Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam UUD Tahun 1945 pasal 1 (3), segalah kebijakan yang diambil di Nega
"Hak angket KPK hanyalah bentuk Conflict of interest (konflik kepentingan) anggota DPR." kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Haj
Ricuhnya isu hak angket DPR yang ditujukan kepada KPK menciptakan tanda tanya besar apakah DPR sendiri sudah benar menafsirkan makna dari Hak Angket.D
PDI P menjadi salah satu partai yang mengusulkan hak angket terkait dengan kasus korupsi e-KTP. Hak Angket yang digulirkan tersebut mengundang perbinc
