Dengan pengalaman berharga ini, Friska Ayu Nur Rabani menjadi salah satu contoh sukses dari program Kampus Merdeka
PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah sistem zonasi adalah salah satu jalur masuk yang digunakan untuk para peserta didik baru yang ingin.
Pemilu 1997
urgensi revisi uu no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdangan orang, khsusnya ketentuan tentang restitusi mengkuti logika UU TPKS.
Krisis Integritas di Legislatif: Lebih dari 1.000 Anggota DPR Terjerat Judi Online
Tindak Pidana KDRT dirumuskan sebagai delik aduan dan delik bisa. sebagai delik biasa, semua orang dapat melaporkan kepada polisis
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia selalu menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia.
Komersialisasi pendidikan pada moment wisuda tingkat TK, SD, SMP hingga SMA
Arjuna Mahendra, seorang anggota DPR, melangkahkan kaki ke dalam koridor gedung DPR untuk pertama kalinya dengan perasaan campur aduk.
KPK Sita Puluhan Mobil Milik Rita Widyasari, Lamborghini hingga McLaren
Apakah efektif pemerintah menjalankan TAPERA? Apakah Tidak Merugikan Bagi Yang Sudah Kredit Rumah?
RUU Penyairan menjadi polemik baru bagi golongan jurnalis dan pers. Bagaimana sebenarnya regulasi terkait pers?
Dok. Ir. Wahyudi Adisiswanto Beserta Pj. Bupati Aceh Lain Saat Rapat RUU Kabupaten/ KotaJakarta-- Pada tanggal 20 Mei 2024, di Ruang Komisi 2 DPR RI,&
Banyak pejabat publik dan akademisi yang menyatakan bahwa KUHP 2023 dibentuk berdasarkan paham dualisme adalah penyesatan yang hakiki
Lex Certa merupakan prinsip pokok yang dipegang teguh dalam hukum pidana. Oleh karena itu, dalam konteks formulasi undang-undang
Draf RUU Penyiaran yang saat ini tengah dibahas DPR RI menuai polemik, khususnya di kalangan jurnalis
Melati menegaskan, pimpinan Gerindra pusat telah menelpon langsung melalui video call pada ketua DPD Gerindra Bangka Belitung.
Berjuang merayakan kemenangan dapat dengan beragam cara
Simak artikel ini untuk tahu solusi dari DPR RI terkait pelestarian bahasa daerah yang di ambang kepunahan.
Hak angket DPR tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu. Kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu berada di tangan MK.
