Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.(DOK. DPR RI)DALAM setiap kekuasaan politik mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda. Selalu ada orang-orang ya
Efisiensi anggaran Presiden Prabowo dukungan DPR penting untuk kesejahteraan rakyat, namun perlu implementasi nyata dan evaluasi berkelanjutan.
Meskipun belakangan Barbershop menjamur, tukang cukur tradisional tetap menjadi pilihan favorit. Haerga terjangkau, ramah, cepat, hasil memuaskan.
Tan Malaka mengupas parlemen Jerman sebagai alat kaisar, membandingkannya dengan Inggris. Mengapa parlemen Jerman gagal menjadi suara rakyat? Temukan!
Mengapa parlemen Jerman gagal menggunakan hak Initiatief secara maksimal? Simak analisis Tan Malaka tentang kelemahan demokrasi.
Jakarta, 21 Januari 2025 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi dibuka dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10. Acara yang berlangsung di Gedung
Kisah nyata perjuangan mahasiswa miskin untuk bisa kuliah ke Perancis
Busana crop top di gedung DPR itu kurang wajar.
Kunjungan Kerja Komisi 13 DPR RI, Perkuat Reformasi Pemasyarakatan di Jawa Timur
Sufmi Dasco dan perannya di BPIH 2025
Hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yang diharapkan menjadi solusi untuk peningkatan gizi masyarakat, justru menimbulkan sejumlah k
Pernahkah anda terbayang bagaimana rasanya bisa melaksanakan magang di lingkungan strategis Pemerintahan? Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berke
Pasca keputusan MK menghapus ketentuan Presidential Threshold, menjadi tantangan DPR merevisi UU Pemilu yang menampung aspirasi masyarakat.
Hasto mengancam akan buka borok politisi lain? Mengapa koruptor sering mengancam akan buka-bukan, namun tidak pernah diwujudkan?
Anggota DPR yang menggunakan dana CSR BI untuk kegiatan Dapil menganggap hal bisa. Benarkah?
Profil Yasonna Laoly meliputi karier politik, keluarga, kontroversi hukum, serta rincian kekayaan dan perjalanannya sebagai Menteri Hukum dan HAM.
DPR harus ikut bertanggung jawab atas kenaikan PPN 12% jangan lepas tanggungjawab
Pelajari langkah-langkah kompleks pemberhentian Presiden Indonesia yang melibatkan DPR, MK, dan MPR setelah amandemen UUD 1945.
Tahun 2024 ini merupakan tahun dimana penuh dengan dinamika perpolitikan di Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia mempunyai berbagai agenda politik sal
Kelambanan DPR dalam merespons kebijakan pemerintah, seperti pengenaan PPN 12%, menunjukkan bahwa lembaga legislatif itu telah kehilangan fungsinya
