Masifnya pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu adalah lampu kuning dan peringatan keras bagi mereka untuk tetap profesional dan berintegritas.
Sekarang gratifikasi tidak sekadar merambah atau bersentuhan dengan uang atau sogokan materi.
Pemecatan Ketua KPU memberikan sejumlah fakta terungkap. Hal tersebut menjadi pelajaran berharga untuk kita. Penyelenggara pemilu harus berintegritas.
Tindakan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari adalah sebuah contoh bagaimana seseorang menjilat ludahnya sendiri. Simak penjelasan lengkapnya di sini
DKPP pecat Hasyim Asy'ari dari KPU. Ia terbukti melakukan tindak asusila dengan bawahan. Atasan harusnya membina hubungan professional, bukan affair.
Ketua KPU RI 'HA', terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang wanita berinisial 'CAT' di sebuah hotel, di Denhaag Belanda
Ketua KPU Republik Indonesia dipecat menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita terutama penyelenggara pemilu
Kasus ini mencuat setelah laporan mengenai tindakan asusila yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari dengan seorang anggota PPLN di Belanda
Hasyim Asy'ari, SH., M.Si., P.hD, seorang dosen ilmu hukum, pengajar di sekolah Kepolisian dan salah satu pengurus Organisasi besar keislaman (rd: Nah
Artikel ini mengulas isu diberhentikannya Ketua KPU RI oleh DKPP yang memantik berbagai spekulasi politik
Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut, Bawaslu harus bekerja sama dengan semua stakeholder dalam meminta peran aktif sert
Dugaan penggelembungan suara pada Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes.
Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut, Bawaslu harus bekerja sama dengan semua stakeholder dalam meminta peran aktif sert
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi "peringatan keras terakhir" kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari da
Ketua KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP telah berbuat asusila kepada PPLN dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Apakah akan terbukti?
Ketua DKPP disentil oleh Hakim MK Arief Hidayat dengan nada berseloroh karena dianggap 'lancang' meminta dirinya mempelajari putusan DKPP
Artikel ini mengulas rencana MK memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangan dalam persidangan PHPU
Artikel ini membahas sanksi kelima untuk Ketua KPU RI "berupa peringatan keras terakhir" yang putusannya dibacakan tanggal 20 Maret 2024
Sebagai warga negara yang baik kita semua harus ikut mengawal pemilu agar berlangsung lebih baik, khususnya penyelenggaraan di hari pemungutan suara
Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa pencalonan Gibran sah karena putusan DKPP tidak ada kaitannya dengan prosedural pencalonannya.
