Perubahan pada Pasal 21 UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak signifikan bagi pekerja di Indonesia.
Kontroversi Omnibus Law mengajarkan kita bahwa kebijakan ekonomi yang baik harus mencakup semua elemen masyarakat.
Omnibuslaw adalah sebuah alat yang berpotensi membawa perubahan besar dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia.
Stres di tempat kerja telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir, terutama bagi pekerja kelas menengah.
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS!
Cabut Omnibus Law!
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS!
Cabut Omnibus Law! Dampak Omnibus Law bagi Masa Depan Penyiaran Indonesia
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS! Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah Omnibus Law telah menjadi topik kontroversial di Indonesia
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS!
Cabut Omnibus Law! Pendidikan dalam UU Cipta Kerja: Demi Investasi atau Masa Depan Generasi?
Cabut Omnibus Law! UU Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Omnibus Law, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tahun 2020
Pembangunan Berkelanjutan; Integrasi Wilayah; Pesisir dan Laut; RTWRP dan RZWP3K
Peringatan hari buruh internasional jatuh pada hari ini. Sejumlah masyarakat khususnya masyarakat Indonesia mulai menyuarakan berbagai keluh kesah
Terdapat tambahan ketentuan pemberian sanksi yang belum diatur dalam UU 11/2020
Pemerintah seeprtinya lebih memilih strategi multiple effect daripada mengurusi masalah layanan kesehatan, sehingga jadi timbul demo yang meluas
ditulis oleh aAlfilia Rahma C (212102030096)
Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah serta banyaknya kontroversi atas upaya dalam mewujudkan revormasi sangat beragam setiap masanya
Perpu Cipta Kerja ini jelas tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh putusan MK
BUKANKAH PERPU DERAJADNYA,LEBIH RENDAH DARI UNDANG2..?? DIMANA PERPU MASIH DIPERLUKAN UJI KELAYAKAN DI DPR
