Cerita dan bagi pengalaman bersama dosen baik dan humoris bpk miftahur rahman hakim SEI ME mata kulia pengantar ekonomi mikro.
Tekankan Pentingnya Komunikasi, Rupbasan Mojokerto Dukung Pemeriksaan Interim BPK
Perbedaan Auditor dengan Akuntan publik
Pemeriksaan Keuangan, Bapas Tarakan Ikuti Kegiatan Exit Meeting Interim BPK
Rupbasan Samarinda Ikuti Exit Meeting Riksa Interim BPK RI Pada Kementerian Hukum dan HAM
LKPD merupakan sebuah komitmen dari pertanggung jawaban yang dibuat pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik atas pengelolaan keuangannya.
Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE)
bagaimana menghubungkan kaitan terkait BPK RI dalam kajian disiplin Ilmu dari Ilmu Politik?
Korupsi di Indonesia kembali terjadi setelah terungkapnya dugaan dugaan korupsi di PT. Perusahaan Gas Negara.
Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyampaikan pentingnya hasil audit BPK dalam pembuktian kerugian negara saat menjadi Keynote Speaker di Rapat Kerja
Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang menganggarkan Rp94 Juta lebih untuk Fasilitasi Jamuan Tamu
Kemenkumham RI berhasil meraih dan mempertahankan Opini WTP ke-15 kali secara berturut-turut dari BPK RI
Rupbasan Mojokerto Ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemerikasaan BPK RI Tahun Anggaran 2023
Acara Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023 dihadiri oleh seluruh jajaran Kemenkumham RI
BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menemukan tidak ada kejelasan terkait penyelesaian kekayaan, kewajiban dan pembagian Aset
Peran aktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mewujudkan Good Governance
Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merupakan salah satu badan hukum di Indonesia untuk mempermudah masyarakat dalam memilikirumah
Perlu dilakukan penegasan serta harmonisasi terhadap pemeriksaan BUMN
Tambah Kementerian tambah anggaran, tambah pula celah untuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Mending cari menteri profesional.
