Novel Baswedan menyatakan siap untuk bergabung dan lakukan audit terhadap Menko Luhut soal Bisnis tes PCR.
Kini giliran Kepolisian Republik Indonesia yang mendapatkan laporan dari Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem), Iwan Sumule.
Ferry Joko Juliantono bersama Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial meminta Menko Luhut ikuti audit publik.
KPPU mengungkapkan tak hanya ada bisnis PCR di masa pandemi, namun juga ada persaingan tak sehat di dalam bisnis ini.
Menanggapi laporan PRIMA terkait kasus bisnis PCR yang libatkan pejabat negara, KPK mengabarkan bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti.
Banyak pihak yang meragukan KPK bisa mengusut tuntas dugaan korupsi pada kasus bisnis PCR yang libatkan Menko Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Andre dan Nusron menanggapi kasus bisnis PCR yang dilakukan pejabat negara dan menduga menduga adanya pihak yang terlibat dalam tipu-tipu ongkos PCR.
Besok, elemen mahasiswa dan 4 ormas akan sambangi KPK dan BPK untuk meminta penindakan tegas aparat penegak hukum terhadap kasus bisnis PCR.
Ada ada di balik munculnya isu yang mengaitkan Luhut dan Erick dengan bisnis PCR?
Publik berharap ketika Presiden selesai karantina mandiri, Jokowi bisa segera umumkan sikap dan tindak tegas terhadap menteri yang berbisnis PCR.
Luhut akhirnya angkat bicara dan mengaku bahwa dirinya tak ambil untung dari bisnis tes PCR bersama PT GSI.
Pejabat yang berada di permainan bisnis tes PCR dilaporkan oleh publik tidak hanya ke KPK namun juga DPR dan BPK.
Menko Luhut menangkal bahwa ia mengambil untung di bisnis PCR dengan PT GSI. Tentunya, rakyat tidak percaya begitu saja.
Setelah laporan dari PRIMA dan BK Anti Korupsi terkait pejabat yang berbisnis tes PCR, KPK mengatakan bahwa kasus tersebut akan diusut.
Terkait kasus pejabat berbisnis tes PCR, Rocky Gerung melihat bahwa ini adalah perang antar geng dan aksi balas dendam di lingkaran istana.
Kontroversi mafia bisnis tes PCR yang melibatkan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan masih menjadi buah bibir di masyarakat.
PRIMA dan Barisan Kuning Anti Korupsi melapor ke KPK terkait Menteri yang diduga berbisnis tes PCR,
Rudi S Kamri menduga bahwa mafia PCR berada disekeliling pemerintahan sehingga pemerintah seperti disetir dan merugikan rakyat.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan untuk membuat pejabat tak kebal hukum terkait penyimpangan dana untuk Covid-19.
Sejumlah politikus lainnya sudah menduga bahwa tes PCR tersebut ditunggangi oleh bisnis di kalangan para pemangku di Indonesia ini.
