Baleg seharusnya memperlihatkan mana substansi UU yang memang bermasalah dan membuat UU ini tersendat-sendat untuk disahkan.
Artikel ini membahas isu penolakan DPR terhadap dua putusan MK melalui revisi RUU Pilkada
Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan polemik Keputusan Baleg (Badan Legislasi) DPR RI yang menyetujui Putusan Mahkamah Agung (MA)
Menteri Nadiem harus dengar usul Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang mendesak pemerintah membentuk Panitia Kerja (Pokja) Nasional RUU Sisdiknas
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Golkar, Wenny Haryanto, mempertanyakan kepada perusahaan minuman alkohol
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak perlu keburu melalukan revisi UUPS, tapi segera menerbitkan PP EPR sesuai amanat Pasal 16 UUPS.
UUPS memandatkan kepada pemerintah (DPR dan Presiden) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Extanded Produsen Responsibility (PP-EPR).
Sangat tidak bijak dan tidak tepat bagi Presiden Jokowi mengirim perwakilan dari pemerintah untuk membahas RUU Omninibus Law Cipta Kerja bersama Panja
Jakarta, (20/11/2019) - Anwar Hafid yang juga anggota Baleg DPR RI mendampingi Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) menerima kunjungan Maha
