Tengah mengurus izin ini tiba-tiba dicabut. Padahal perusahaan ini taat hukum, artinya tidak akan melakukan penambangan sebelum izin terakhir (IPPKH)
Tindakan Bahlil akan membuat orang takut jadi narsum atau saksi pengungkap tindak kejahatan korupsi maupun kejahatan lainnya
Pasal 116 UU Minerba (Mineral dan Batubara) No.3 Tahun 2020 menyebut jika yang berhak melakukan pencabutan IUP adalah menteri ESDM bukan Menteri lain
Apa yang dilakukan Bahlil tersebut menentang aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
KPK tak cuma berdiam diri dan menunggu berbekal data awal yang diberikan. Lembaga ini secara fungsi dan prosedur kemudian akan melakukan evaluasi
Bahlil diduga "menodong"mereka yang hendak mengajukan perizinan dengan permintaan dana sebesar Rp25 miliar kepada pengusaha yang mengurus hal itu
Apalagi jika keadaan itu benar adanya, bahwa pansus layu sebelum berkembang maka patut dicuriga adanya putusan politik di balik itu semua
Ide pembentukan Pansus dalam mengusut adaya potensi penyalahgunaan wewenang untuk kasus izin tambang harus didukung,
Jika KPK punya alat bukti yang cukup dan jadi tersangka, dia harus dipecat dari Menteri
Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan lancar, terutama dalam hal pencabutan izin yang masih belum sepenuhnya direalisasikan
Maka hak dan kewenangan Bahlil melalukan pencabutan hak izin sendiri sudah cacat secara wewenang.
Salah satu alasan perlunya pemanggilan tersebut adalah karena keberadan Satgas itu mencederai tata kelola pemerintahan
Bahlil di Hadapan Ribuan Mahasiswa UI: Tegaskan Niat Kami Memegang 60 Persen Saham Freeport
Nasdem telah resmi mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden ( capres) dari Partai Nasdem.
Kendati pun FDI di sektor pertambangan jauh lebih besar dari sektor lainnya, namun belum mampu mendorong sektor industri olahan keluar dari zona kontr
Baru di era Nadiem, UN, untuk pertama kali sejak merdeka dari penjajah, dihapuskan.
Sangat mungkin terjadi dobel tiwas geger genjik, yakni yang "di luar sana," dan boleh jadi yang "di dalam sini."
Fenomena pemilihan Ketua Umum HIPMI memang tidak pernah terlihat tidak seru. Hal inilah yang membuat Musyawarah Nasional (MUNAS) HIPMI yang digelar se
Menjelang Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), 11-13 Januari 2015 di Bandung, internal HIPMI turut memeriahkan Munas HIPM
PEKANBARU (HK)- Badan Pimpinan Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) se-Sumatera solid mendukung pencalonan Bahlil Lahadalia menjadi
