KPK juga mendorong dalam tata kelola aset dan barang milik daerah, inilah narasinya.
Aplikasi berbasis web seperti Simabada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) seharusnya menjadi solusi yang dominan dalam menangani tantangan ini
Mantan pejabat terus kuasai aset daerah tidak boleh dibiarkan, karena akan menjadi preseden buruk ke depannya. Perlu tindakan tegas dari APH
Masalah standar mutu rumah KPR, baik rumah tapak maupun rumah susun menjadi penyebab masyarakat enggan punya rumah sendiri
