Demonstrasi Apdesi menimbulkan banyak kritik!
Ribuan kepala desa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. Aksi ini menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik desakan para kepala desa?
Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dari perspektif ketatanegaraan sangat bertentangan dengan teori kekuasaan
Kerjasama yang dilakukan BKKBN dan APDESI ini sebagai upaya untuk percepatan penurunan angka stunting agar terciptanya kehidupan keluarga yang sehat.
Setiap pemilihan kepala desa, setiap calon jor-joran untuk memenangkan pemilihan meskipun mengeluarkan biaya milyaran dengan berbagai cara dilakukan
APDESI meminta agar masa jabatan kades bertambah menjadi 9 tahun
Apa saja risiko potensilal yang tersembunyi dari tuntutan perpanjangan masa jabatan kades? Apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi tuntutan ini ?
APDESI Kecamatan Ciruas Minta Polsek dan Muspika Terus Razia Miras
DPP Apdesi dalam surat rekomendasi audiensi yang beredar, mengusulkan agar masa jabatan Perangkat Desa sama dengan Kepala Desa
Kualifikasi minimal pendidikan yang dipersyaratkan bisa menjadi tameng utama dari penyelewengan dana desa, sebab diharapkan dengan jenjang pendidikan
Cuplikan acara perayaan Hari Jadi APDESI ke 17 di Kabupaten Sukabumi
Masyarakat bebas dalam memberikan aspirasi, akan tetapi tidak dapat dijadikan acuan untuk menjadikan Jokowi sebagai Presiden karena masih ada UUD 1945
Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengumumkan siap melakukan deklarasi dukungan resmi untuk Jokowi menjabat 3 periode.
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendadak menjadi pusat perhatian dari berbagai media massa.
Apapun alasannya tetap menganggap dukungan 3 periode dan penundaan pemilu 2024 adalah jebakan dan akan merusak Presiden Jokowi dan demokrasi Indonesia
Menjatuhkan marwah presiden sangat gampang. Tak perlu menghujat. Itu cara kuno. Cukup berikan pujian dan dukungan untuk melanggar undang-undang.
Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahui bahwa gaji kepala desa dibayarkan setiap tiga bulan.
Jakarta, 24 Juni 2020Ketua Umum FKDB Bapak H. A. Zaki bersama dengan Ibu Andi Sri Rahayu Usmi, Ketua APDESI Sulawesi Selatan, hari ini diterima oleh M
Jika berbicara pembangunan desa yang terlintas di pikiran penulis yakni Anggaran Desa yang digelontorkan pemerintah yang mencapai 1 Miliar lebih tiap
[caption id="attachment_211430" align="alignleft" width="404" caption="Ubi Jalar, sehatkan Mata dan Dompet Petani_dok.rul"][/caption] INDONESIA Negar
