Sangat terbuka ruang bagi kita untuk berpartisipasi aktif bagi keberhasilan program Desa Anti Korupsi, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa
Pemerintah desa sebagai penyelenggara harus bisa mengelola APBDesa dan mengatur serta mampu mengurus sendiri urusan rumah tanggannya
Peneliti meneliti tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan Permendagri no 113 tahun 2014 sebagai acuannya.
Berikut strategi dalam menghindari korupsi dana desa.
Audiensi FK Wali Nagari dengan DPRD Padang Pariaman (sumber: FB Sutan Rifki Monrizal)Senin siang, 25 Januari 2021 Forum Komunikasi Wali Nagari se Kabu
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan syarat mutlak guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik dan ber
Pemaparan APBDesa TA. 2020 Desa Jatimakmur Kec. Songgom berlangsung pada hari ini (9/3/2020) di Ruang Camat Songgom.Dalam pemaparan ini dihadiri oleh
Salah satu usaha untuk mengimlementasikan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu di bidang teknologi informasi,"Desa Berbasis Internet.Keberadaan Med
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (go
foto: akuntansipemerintahan.wordpress.com Dalam ilmu akuntansi dikenal prinsip konservatif yaitu prinsip yang menjaga kehati-hatian. Untuk itu, salah
Tak lama lagi... tepatnya pada bulan April tahun 2015 ini dana desa akan disalurkan Kemenkeu lewat Pemkab. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu Kades sudah
Bagi seluruh masyarakat Indonesia, mudah untuk menilai bagaimana kinerja serta realisasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa yang dilakukan o
