Secara yuridis, pemberlakuan ambang batas ini tidak selaras dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Usulan ambang batas menjadi 7 persen tentu akan disanggah oleh partai-partai menengah ke bawah dalam rapat-rapat penyusunan RUU Pemilu.
