Ambang batas parlemen yang ideal harus didasarkan oleh konsep yang kokoh, bukan dihasilkan atas transaksi antara partai politik.
Ambang Batas Parlemen Dihapus dan Harapan Parpol Gagal Ke Senayan di Tahun 2024 Menuju Pemilu 2029
Berdasarkan rekapitulasi KPU Pemilu 2024, terdapat 10 partai politik yang kandas ke Senayan karena ambang batas parlemennya di bawah 4 persen.
Pemilu 2024 menandai titik terendah bagi eksistensi Partai Persatuan Pembangunan di DPR karena perolehan suaranya tidak tembus ambang batas parlemen
Apakah ambang batas parlemen legal dan baik untuk diterapkan? Mengapa harus ada ambang batas parlemen? Mari simak ulasan berikut ini!
Kita memang semakin bebas berdemokrasi. Tetapi, bebas pula melakukan tindakan yang merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kembali ke Orba?
Pemilu juga menjadi alat bagi rakyat untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memegang kekuasaan.
Penghapusan batas ambang parlemen pada Pemilu 2029, memicu ikut dihapusnya presidential threshold.
Putusan MK yang menghilangkan ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2029, sesuai Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023...
Temukan catatan kritis terkait liberalisasi sistem parliamentary threshold, tantangan integritas dan stabilitas politik dalam artikel berikut ini.
Hal ini juga membuat publik menjadi semakin waspada apakah ada persengkongkolan lain dengan kebijakan baru tersebut?!
Ada harapan bahwa ambang batas parlemen sebanyak empat persen mutlak tetap diberlakukan
Isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menghapus ambang batas parlemen 4% telah menjadi topik hangat dalam diskusi politik dan demokrasi di Indonesia
MK baru saja memutuskan peraturan ambang batas 4% harus direvisi, hal ini tentu angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia
Suara Rakyat Tak Terbuang Sia-sia! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4%. Gusdurian Jogja: Wujudkan Demokrasi Tanpa Oligarki!
Sanksi teguran keras, bukti sanksi hukum untuk efek jera yang tida m
Parliamentary threshold berimplikasi pada terbuangnya suara atau tidak terkonversi menjadi kursi sehingga mengakibatkan konsep demokrasi mati.
Penghapusan Ambang Batas Parlemen oleh MK menjadi harapan bagi partai - partai kecil untuk terus mengikuti konstestasi Politik di Indonesia.
Ketidaknormalan ini bukan hanya menjadi momok bagi PPP, tetapi juga oleh seluruh lembaga survei di Indonesia.
tabel perolehan suara partai yang terancam tidak memenuhi ambang batas menunjukkan beberapa tren dan dinamika politik
