Kaji ulang perubahan UUD 1945 kembali mencuat menyusul terjadinya pandangan bahwa takah terjadi penyimpang demokrasi ahir-akhir ini
Peran Mahkamah Konstitusi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 27 orang para perintis kemerdekaan, mewasiatkan UUD 1945 yg harus kita pertahankan.
Pertanggungjawaban Presiden
Anies Baswedan mengatakan, ada Menteri Koordinator yang ingin mengubah konstitusi. Siapakah gerangan Menko dimaksud?
kita sebagai warna negara dan warganet dituntut untuk bijak didalam mengkonsumsi berita serta hal yang kaitannya langsung dengan politik
Polemik kontraproduktif tentang 3 periode ini membuat masyarakat resah, tak ingin gaya pemerintahan seperti Orba.
Masyarakat bebas dalam memberikan aspirasi, akan tetapi tidak dapat dijadikan acuan untuk menjadikan Jokowi sebagai Presiden karena masih ada UUD 1945
Demo aliansi BEM SI diwarnai aksi anarkis yang diduga dilakukan 4 orang, kasusnya sedang dalam penanganan polisi.
Jangan khianati konstitusi, karna konsitusi adalah tiang dari suatu negara
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendadak menjadi pusat perhatian dari berbagai media massa.
Anugerah dari lahirnya reformasi bangsa adalah “reformasi konstitusi” yang mengoreksi sistem politik, pemerintahan dan ketatanegaraan Orde Baru
Merawat demokrasi adalah tanggung jawab setiap warga negara. Merawat demokrasi sangat mendesak dilakukan bila Indonesia ingin menjadi negara maju.
Apapun alasannya, saya tidak setuju jika pemilu 2024 ditunda.
Berhentilah Berpolemik Presiden 3 Periode! Sudah Jelas Presiden Menolak Keras!
Apa Maunya Sih dilakukan Survey Terus Jokowi 3 Periode?
Isu amandemen UUD 1945 termasuk di dalamnya adalah wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi isu hangat dalam ketatanegaraan dewasa ini.
Yang jelas tatanan demokrasi yang telah terselenggara hingga saat ini janganlah rakyat yang terciderai, istilahnya jangan sampai justru mundur kebelak
FACTPasca dipilihnya Jokowi untuk menduduki kursi kepresidenan beserta jajaran para kabinetnya di periode kedua, berfokus pada agenda kepemerintahan d
Wacana agar ketentuan yang mengatur maksimal masa jabatan seorang presiden diubah, sehingga Jokowi dimungkinkan menjabat lagi untuk periode ketiga pad
