Bahwa Negara, Poltik dan hukum merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan, dimana secara keseluruhan bertujuan sebagai alat kekuasaan
Ketidak Jelasan Hukum, Ormas Keagamaan Mendapatkan Hak Istimewa atas Tambang
Polemik impor pupuk: Pasokan vs Kedaulatan Pangan. Dukungan atas stabilitas harga bertabrakan dengan ketakutan akan ketergantungan.
Semakin pesatnya pertumbuhan populasi di provinsi DKI Jakarta membuat kebutuhan hunian yang terus meningkat
Tertarik untuk mendaftarkan Tanah Kepemilikanmu secara Resmi? Karena Segala kepemilikan yang dikelola tanpa Bukti tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Solusi Preventif nan solutif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan
Konsep Hukum Pertahanan Nasional
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen PHP No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, aturan tersebut akan mulai diberlakukan per tanggal 1 Maret 2022.
Kegiatan Magang MBKM di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Guna Meningkatkan Sumber Daya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
Pertanahan PRONA, PTSL. Kementrian pertanahan, ATR BPN. Agraria dan tata ruang Badan pertanahan nasional
Wakil Menteri ATR/BPN RI mengapresiasi produk-produk pemberdayaan pasca redistribusi tanah Badan pertanahan Nasional kantor wilayah kab. Morowali.
Surya Tjandra kini menjabat sebagai Wakil Mentri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus wakil ketua Badan Pertanahan Nasional, merupakan Orang yang saya ke
KORPORAT.COM, JAKARTA-- RUU pertanahan yang sedang dikebut pemerintah dan DPR dinilai akan memberikan impunitas terhadap korporasi yang menguasai laha
