Konsep barter hunian sebagai solusi inovatif untuk mengatasi konflik agraria di Indonesia
Pengaduan konflik agraria harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah
Penggunaan teknologi Drone dan LIDAR dalam pengukuran bidang tanah
Bahwa Negara, Poltik dan hukum merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan, dimana secara keseluruhan bertujuan sebagai alat kekuasaan
Ketidak Jelasan Hukum, Ormas Keagamaan Mendapatkan Hak Istimewa atas Tambang
Apa anda memiliki lahan pertanian melebihi 20 hektar? Hati-hati. Pidana mengintai.
Menjadi pembahasan menarik akan hal ini dan menjadi bahan diskusi yang menarik
Batasan Tanggung Jawab PPAT terhadap Sengketa Pasca Peralihan Hak atas Tanah
Perjuangan agraria dan lingkungan di Indonesia telah lama menjadi medan pertempuran yang penuh tantangan, dan di dalamnya, perempuan Marhaenis
All Eyes on Papua melihat konflik agraria terhadap tanah adat.
Hati-hati Menandatangani Kuasa Menjual: Konsekuensi Hukum yang Dapat Timbul
Menghadapi tantangan konflik agraria, tim Pancatara hadir untuk menguatkan self regulation pada anak di Kampung Bayam. Yuk simak artikel ini!
Hukum harus menjadi payung bagi rakyat yang tidak memiliki kekuatan
Banyaknya kasus agraria yang hilang akalnya dan penyelesaiannya
sengketa lahan, hak guna usaha, semua orang dianggap paham hukum.
Sengketa Tanah di Parepare: Kejujuran, Hak Milik, dan Mediasi
Beranda Hukum Indonesia Sukses Gelar Webinar Seputar Ruang Atas dan Bawah Tanah
Sejatinya sebab utama tak berujungnya konflik agraria ini adalah penerapan sistem kapitalisme
Jangka waktu untuk HGB perlu di perpanjang agar lebih banyak peminat properti HGB untuk mengurangi perumahan yang terbengkalai.
UU Desa: Harapan dan Tantangan dalam Pembangunan Desa
