Banyak warga Negara Indonesia yang kesulitan mencari kepastian hukum, karena tidak sedikit orang kaya yang diduga bersalah tapi melakukan suap untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, padahal banyak orang miskin yang berusaha untuk menghidupi keluarganya sekuat tenaga dengan mencari beberapa benda yang bisa dijual, malah dianggap bersalah karena termasuk mencuri.
Sungguh keadilan dan kepastian hukum di negeri ini semakin tidak jelas. Misalnya saja kasus seorang nenek yang mencari kayu di lingkungan rumah anaknya, anaknya malah menuduh si nenek mencuri kayu dan melaporkan si nenek itu ke pengadilan. Tanpa segan-segan, hakim memutuskan untuk memenjarakan nenek itu beberapa bulan. Sedangkan, orang-orang kaya yang nangkring diatas, sudah terbukti mencuri uang negara, tidak ditindak apa-apa. Rakyat senang kalau mendengar koruptor itu sudah di penjara beberapa tahun supaya jera. Namun, ternyata hanya untuk menyenangkan hati rakyat saja, dengan kalimat “koruptor sudah di penjara”, padahal para koruptor-koruptor yang di penjara itu malah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sungguh memadai selama di penjara. Di penjara, para koruptor itu mendapatkan fasilitas tempat tidur yang empuk, kulkas, AC, dapur, dll, seperti di hotel. Bahkan penjagaan dan pengawalan yang ketat selalu menjaga para koruptor.
Rakyat meronta dan meminta kejelasan hukum demi kehidupannya. Kalau begitu terus, orang kaya semakin tergila-gila untuk melakukan korupsi, karena dengan melakukan korupsi, orang kaya itu malah mendapatkan fasilitas yang memadai tanpa membayar sedikitpun dan mendapatkan pengawalan yang ketat. Sedangkan, orang-orang tingkat bawah, tidak pernah diperhatikan dengan pengawalan yang baik, fasilitas yang memadai, mereka hanya bisa melihat dan membayangkan. Apa tidak kejam pemerintahan negeri ini? Semuanya tidak akan terjadi kalau orang yang menjalankan pemerintahan itu bersih yang berpikiran yang baik.
Rakyat sungguh mengharapkan Negeri Indonesia ini menjadi negara yang hidup di jalan yang benar dan pemerintahan yang menjalankan tugas dan mandat UUD 1945 juga baik bahkan berwibawa. Karena banyak kasus dan permasalahan yang terjadi dan yang tidak sesuai dengan kepastian hukum yang tertulis di UUD 1945. Koruptor-koruptor negeri ini sudah menggeliat dimana-mana, namun, pemerintah hanya diam dan membiarkan koruptor-koruptor ini berkembang. Bahkan anak kecil-kecilpun juga sudah melakukan korupsi, mereka sudah mengenal uang, dan otak yang mereka pikirkan pertama saat melihat uang mereka ingin mendapatkannya. Tidak sedikit teman saya yang pengalaman masa kecilnya bahkan sampai sekarang, mereka mencuri uang orang tua mereka.
Hak Asasi Manusia itu hak-hak manusia yang harus terpenuhi, bahkan harus terpenuhi karena Hak Asasi Manusia sangat penting dalam menjalani kehidupan di masyarakat dan berbangsa. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengerti dan jelas kalau hak kepastian hukum itu sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan jaminan perlindungan hak kepastian hukum tersebut, warga Bangsa Indonesia menjadi lebih merasa aman dan terlindungi.
Hak kepastian hukum dalam pemajuannya juga perlu dijamin karena zaman semakin berkembang dan teknologi semakin canggih. Kalau hak kepastian hukum tidak dimajukan, hak ini akan tergerus oleh zaman. Bisa saja dengan kecanggihan teknologi ini, semakin banyak isu-isu yang tidak baik, bahkan membuat kesalahpahaman tentang sesuatu, dan membuat orang yang melihat dan membaca akan mengira hal yang tidak baik juga, mereka bisa mengira mencuri atau fitnah, orang lain juga bisa mengambil hukum secara pribadi karena merasa harga dirinya dijatuhkan. Dengan begitu, bisa berbahaya kalau orang tidak bijaksana dalam menggunakan teknologi, berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maka dari itu, hak kepastian hukum itu harus dikembangkan dan dimajukan demi kepentingan warga bangsa.
Hak kepastian hukum juga harus ditegakkan dengan kokoh karena warga dalam menjalani hidup selalu membutuhkan kepastian dan keadilan hukum, warga tidak mau kalau kepastian hukum antar orang kaya dan orang menengah tidak adil. Orang kaya yang mempunyai uang banyak, mereka bisa menyuap atau malah meminta penjara yang fasilitasnya seperti hotel bintang lima. Sedangkan orang yang berpenghasilan menengah, salah sedikit saja langsung dimasukkan ke penjara beberapa bulan, tanpa bukti yang begitu jelas. Penegakan kepastian hukum sangat diperlukan dalam perkembangan bangsa ini. Kepastian hukum juga perlu dipenuhi, kalaupun sudah tertulis di UUD 1945 tapi tidak dipenuhi, sama saja kosong dan tidak menghasilkan apa-apa, bisa saja warga hanya bisa gigit jari karena tidak pernah mendapatkan kepastian hukum. Pemenuhan kepastian hukum harus berlaku bagi siapapun tanpa memandang derajat orang.
Semua hak manusia di bumi ini perlu diperhatikan dan perlu dipenuhi. Semua tergantung orang yang ada di negara itu sendiri, kalau warga itu sadar akan hukum, semua kegiatan dan program rencana negara akan terlaksana dengan baik, karena tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Perlunya perbaikan moral dan sikap sangat diperlukan untuk pembangunan warga yang mengerti akan hukum. Kalau moral dan sikap warga baik, pastinya negara akan menjadi aman dan tentram serta tidak ada yang namanya ketidak adilan hukum.
Pemerintah juga berperan andil dalam hak kepastian hukum warganya. Pemerintah harus menyusun strategi dalam pelaksanaan hak asasi manusia, salah satunya hak kepastian hukum. Pemerintah harus menyelidiki dengan teliti bahkan sedetail-detailnya, siapa yang benar-benar taat akan peraturan dan siapa yang melanggar peraturan, jangan tergoda dengan namanya uang. Uang itu bukan segalanya, pemerintah yang baik itu tidak pernah tergodai dengan yang namanya suap uang. Kalau pemerintahannya bersih, sangat dimungkinkan kalau warganya juga berlaku bersih. Asalkan ada niat dari diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, pasti Tuhan akan mempukan kita untuk berbuat dan berperilaku baik, sehingga hak kepastian hukum akan merata dirasakan oleh semua warga.