A Conflict of Interest

      Saling klaim tentang pembebasan pilot maskapai Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, memicu perang narasi antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai penyandera dan pihak keamanan TNI-Polri. Kasus ini menggambarkan adanya kon-flik kepentingan yang kompleks di tengah upaya pembebasan sandera.

      Dari pihak penyandera, TPNPB mengklaim bahwa pembebasan sandera dilakukan atas inisiatif mereka sendiri dengan dasar kemanusiaan, sesuai dengan standar internasional. Mereka ingin me-nunjukkan bahwa tindakan mereka bukan sekadar penyanderaan, melainkan sebagai bentuk perla-wanan simbolis terhadap pemerintah, sambil tetap menjaga sandera dalam kondisi yang baik. Mereka menggunakan narasi ini untuk memperkuat posisi mereka dan menarik perhatian publik internasional terhadap isu kemerdekaan Papua Barat.

      Di sisi lain, TNI-Polri, sebagai pihak yang ber-tanggung jawab atas keamanan, mengklaim bahwa keberhasilan pembebasan sandera adalah hasil dari pendekatan dialog dan upaya negosiasi yang dila-kukan selama berbulan-bulan. Sehingga mereka mengedepankan narasi bahwa kerja sama dan diplomasi yang intens menjadi kunci utama dalam menyelamatkan sandera tanpa adanya kekerasan yang berlebihan.

      Pihak keluarga sandera pun turut memberikan respons dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembebasan ini, termasuk kepada penyandera yang dianggap telah menjaga kesehatan fisik dan mental sandera selama masa penyanderaan. Sikap keluarga menunjukkan bahwa bagi mereka, yang paling penting adalah keselamatan dan kondisi sandera yang selamat, tanpa terlalu mempermasalahkan siapa yang berperan paling besar dalam proses tersebut.

      Namun, di tengah berbagai narasi ini, masya-rakat menilai adanya konflik kepentingan. Konflik ini timbul dari upaya kedua pihak untuk menda-patkan pengakuan atas keberhasilan pembebasan sandera, yang sebenarnya merupakan hasil dari berbagai faktor. Di sinilah terlihat bahwa kepen-tingan TPNPB dan TNI-Polri bertolak belakang, karena masing-masing ingin menonjolkan narasi mereka sendiri.

      Fenomena keadaan tersebut bila dilihat dari sisi teori konflik oleh Lewis A. Coser, dalam bukunya The Function of Social Conflict (1956), mengungkapkan konsep tentang konflik simbolik. Teori ini menyatakan bahwa konflik tidak selalu berhubungan dengan kepentingan material, tetapi juga dengan nilai-nilai, ideologi, dan identitas kelompok. Dalam konteks ini, narasi yang muncul dari TPNPB dan TNI-Polri bisa dilihat sebagai bentuk konflik simbolik, di mana kedua pihak menggunakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan legitimasi untuk memperkuat posisi mereka.

      Menurut Coser, konflik semacam ini memiliki fungsi yang penting dalam masyarakat. Di satu sisi, konflik memperkuat solidaritas kelompok dengan memunculkan rasa persatuan di dalam kelompok yang berkonflik. Di sisi lain, konflik juga bisa mendorong perubahan sosial dengan mengungkap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu.

      Kasus ini menjadi contoh nyata di mana konflik kepentingan dan simbolik muncul bersamaan. TPNPB menggunakan kesempatan ini untuk mem-perjuangkan aspirasi politik mereka, sedangkan TNI-Polri berusaha mempertahankan narasi bahwa keamanan dan ketertiban telah ditegakkan melalui dialog. Masyarakat pun terbagi dalam menilai situasi, dengan sebagian mendukung pendekatan damai yang dilakukan oleh pihak keamanan, sementara yang lain lebih bersimpati terhadap alasan politik yang diungkapkan oleh TPNPB.