Sekilas memang kelihatannya penolakan CPO  minyak sawit Indonesia oleh Amerika Serikat itu sangat merugikan bangsa Indonesia karena berdampak terhadap pemasukan devisa negara,yang bisa mempengaruhi bagi anggaran pembangunan negara dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
Namun demikian jika di bandingkan dengan dampak negatif yang di timbulkan oleh penguasaan juta hektar lahan milik rakyat oleh para investor asing itu,maka keuntungan yang di peroleh oleh sekelompok kecil birokrat yang berpatungan dengan pemilik modal kelihatan jelas tidak berarti apapun di bandingkan dengan betapa hancurnya berbagai aspek sosial ,lingkungan alam sekitarnya  yang menyimpan bencana bencana besar kedepan yang akan menghantui kehidupan bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu keuntungan tersebut hanyalah bersifat semu belaka,dan meskipun produksi CPO mereka melimpah ruah namun hasilnyapun tetap di ekspor keluar negeri dan keuntungannya hanya bagi negara  negara  pemilik  modal itu sendiri.Sedangkan warga masyarakat di mana perkebunan berada hanya mendapat ampasnya saja ,serta harus membayar harga minyak goreng yang mahal meskipun perkebunan kelapa sawit berada di halaman mereka.Bagi mereka hanya menerima dampak negatifnya saja ,jika lahan kelapa sawit di lakukan suatu proses penyemprotan hama,maka berbagai racun pembasmi hama tersebut akan memasuki kediaman mereka yang akan merusak kesehatan seluruh anggota  keluarganya.
Lebih tragis lagi warga masyarakat yang sudah beberapa generasi tinggal di kawasan itu,akhirnya tergusur oleh proses perluasan lahan-lahan kelapa sawit dan pertambangan milik kapitalis asing tersebut.Para investor asing tidak jarang pula justeru menggunakan aparat keamanan Indonesia sendiri untuk memaksakan rakyat yang semestinya dibela itu.Dalam konteks ini sering pula terjadi konflik sosial ,kerusuhan antara aparat yang bertindak seakan ia merupakan sekuriti investor asing.Lalu terjadilah berbagai konflik sosial,baik yang sifatnya horisontal maupun vertikal,yang sering menelan korban jiwa dan material yang besar.
Aparat keamanan yang di gaji oleh uang rakyat Indonesia,tetapi mengabdi kepada para investor asing untuk mewujudkan ambisi perluasan lahannya seiring memaksa warga setempat meninggalkan miliknya itu.Konflik tidak terelakkan antara warga setempat dan aparat keamanan,dan korban berjatuhan serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya,seperti Mesuji,Sodong,Sumatra Utara,Kalimantan,Papua dan berbagai daerah lainnya. Â .
Oleh sebab itu tidak berlebihan sekiranya dikatakan,bahwa konflik-konflik sosial atau kerusuhan itu terjadi di berbagai daerah identik dengan proses perluasan lahan-lahan oleh aparat keamanan suruhan asing.Selain itu juga berbagai kerusakan lingkungan sosial alam sekitar terjadi secara sistematis,berbagai hutan lindung dan marga satwa hancur seiring dengan perluasan hutan secara besar-besaran terjadi yang identik dengan berbagai jenis bencana alam,seperti banjir bandang,longsor dan sebagainya.
Kemudian berbagai habitat flora dan fauna juga ikut hancur,sehingga binatang-binatang yang dilindungi undang-undang tercabut dari habitatnya.Selain itu berbagai binatang langka diburu dan di bantai sesuai dengan anjuran para investor kelapa sawit dan pertambangan batubara,puluhan orang hutan di tanjung Puting di bunuh oleh warga yang hanya mementingkan kepentingan investor daripada kepentingan bangsa dan negaranya.Berbagai lahan berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit atau pertambangan batubara yang menyebabkan emisi rumah kaca,dan awal bencana kedepan yang akan mengorbankan warga sendiri.
Sebenarnya isu-isu terhadap penolakan berbagai produksi kelapa sawit yang berdampak negatif terhadap linkungan alam,pelanggaran hak asasi manusia,sudah lama di kampanyekan oleh Green Peace .Namun pemerintah Indonesia memang kurang menyenagi kehadiran mereka disini,dan beberapa bulan lalu Indonesia mendeportasi aktifis Green Peace asal Inggris.Indonesia juga pernah melakukan hal serupa terhadap aktifis-aktifis Green Peace yang melakukan unjuk rasa di Riau dan Jambi tahun 2010 lalu.
Hal tersebut terus menerus terjadi seiring berlangsungnya proses perluasan lahan masih seperti itu,sementara pemerintah masih juga mengabaikan kehidupan rakyat yang semakin berat tanggungan hidupnya .Pemerintah laksana pemadam kebakaran yang selalu datangnya terlambat,dan ada pula warga yang tidak pernah merasakan kehadiran pemerintah saat rakyat digusur dari lahan yang telah dihuninya beberapa generaasi itu.
