Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 telah berlangsung di Saint Petersburg, Rusia tanggal 2-6 September 2013 dengan pertemuan puncak dilaksanakan pada tanggal 5-6 September. KTT tersebut diikuti oleh para pemimpin pemerintahan dari 20 negara anggota G-20 dan enam negara undangan (Spanyol, Ethiophia, Senegal, Kazakhstan, Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN, dan Singapore selaku Ketua IMFC). Beberapa pemimpin organisasi internasional antara lain Direktur Pelaksana IMF, Presiden Bank Dunia, Ketua Financial Stability Board (FSB), Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal OECD juga hadir dalam KTT tersebut.Presiden SBY memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan puncak tersebut dan penulis kebetulan mendapat kesempatan sebagai anggota tim delegasi inti (substansi) untuk pembahasan agenda dan draft deklarasi G20 tersebut.
Hasil utama dari KTT G20 tersebut adalah para pemimpin pemerintahan negara-negara anggota G20 secara aklamasi menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengambil langkah-langkah strategis bagi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan global yang komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan jangka panjang kerangka pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan dan berimbang. Komitmen ini diterjemahkan melalui implementasi kebijakan di bidang kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), moneter yang sehat dan hati-hati, reformasi sektor keuangan global yang benar dan reformasi struktural dalam negeri yang ambisius dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing negara anggota.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin G20 juga sepakat pentingnya peningkatan koordinasi kebijakan (policy coordination) antara satu negara anggota dengan negara anggota lain atau secara kolektif kesatuan G20, mengingat kebijakan ekonomi dan keuangan suatu negara akan berdampak terhadap negara lainnya. Dalam hal ini, Indonesia berulang kali menegaskan pentingnya collective actions dalam mengatasi kondisi ekonomi global yang terus memburuk, dan dihindarinya unilateral action yang berdampak negatif kepada perekonomian negara lain. Sebagai negara anggota, Indonesia juga menyampaikan kembali komitmen upaya memperkuat fundamental ekonomi dan perbaikan defisit neraca perdagangan, serta mengambil langkah kebijakan bagi peningkatan ekspor, daya saing produk dalam negeri, dan penguatan struktur industri dalam negeri.
Menariknya, dalam KTT St Petersburg tersebut, Para Pemimipin G20 memberikan perhatian ekstra kepada upaya mendorong penciptaan lapangan kerja. Hal ini berangkat dari kecemasan semakin tingginya tingkat pengangguran di banyak negara di dunia, terutama di negara maju. Para pemimpin menyepakati upaya mengatasi masalah pengangguran dan underemployment, terutama di kalangan usia muda, melalui kebijakan terpadu makroekonomi, keuangan, fiskal, pendidikan, pengembangan keterampilan, inovasi, ketenagakerjaan dan proteksi sosial. G20 memandang penting dukungan fiskal untuk penciptaan kesempatan kerja, termasuk dalam hal ini melalui pemberian insentif fiskal dan dukungan kepada peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program-program kewirausahaan.
Salah satu butir pokok yang dihasilkan dalam KTT St Petersburg adalah penegasan pentingnya mendorong pendanaan jangka panjang untuk investasi,terutama terkait dengan pembiayaan infrastruktur dan pemberdayaan sektor UKM. Untuk itu, G20 telah menetapkan sebuah rencana kerja untuk mendalami lebih jauh faktor-faktor pendorong tersedianya pendanaan jangka panjang terutama di sektor infrastruktur, serta implementasi langkah kolektif maupun nasional untuk memperbaiki iklim investasi di negara-negara G20 termasuk melalui kerjasama sektor publik dan swasta.Hal ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk meningkatkan investasi khususnya di sektor infrastruktur, guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan pada saat kondisi global ekonomi kurang menguntungkan. Dalam kaitan kerja sama G20, Indonesia bersama dengan Jerman merupakan Ketua Bersama Study Group on Financing for Investment yang rencana program kerjasamanya telah disahkan oleh seluruh pemimpin negara anggota G20. Partisipasi aktif ini menunjukkan kontribusi positif Indonesia dalam percaturan ekonomi global dan sekaligus membawa kepentingan negara-negara berkembang untuk mendorong kebijakan yang memberikan akses dan kecukupan pembiayaan investasi sektor infrastruktur dalam jangka panjang.
Agenda lain yang mendapat perhatian para pemimpin G20 yaitu pentingnya perdagangan sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja secara global dan di tingkat nasional.Investasi dan komitmen akan terus diupayakan agar proses negosiasi perdagangan yang lebih baik tahun ini dapat tercapai. Untuk itu G20 mendorong kembali dukungan atas sistem perdagangan multilateral dan memastikan penegakan aturan yang tepat.Hasil WTO Ministerial Conference (MC9) di Bali pada Desember 2013mengenai fasilitasi perdagangan, dan beberapa elemen masalah pertanian dan pembangunan, diharapkan akan menjadi batu loncatan untuk perdagangan multilateralyang lebih liberal dan kemajuan dalam negosiasi Doha Development Agenda.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan keadilan bagi semua pembayar pajak, dalam konteks konsolidasi fiskal dan kondisi sosial yang sulit, G20 akan meningkatkan upaya mengatasi masalah penggelapan pajak (tax evasion) dan pemindahan keuntungan (profit shifting) lintas batas negara oleh perusahaan multinasional, melalui pembaruan peraturan terkait penghindaran pajak, praktek-praktek merugikan dan perencanaan pajak yang agresif. Disamping itu, rencana aksi ini juga untuk mendorong negara-negara yang menerapkan tarif pajak sangat rendah dengan cara tidak fair untuk mengikuti standar perpajakan global yang lebih adil bagi semua pembayar pajak. Untuk tujuan tersebut, G20 sepakat melaksanakan rencana aksi pertukaran informasi yang lebih transparan yang tidak saja membantu negara anggota G20, namun juga bagi negara-negara berkembangyang akan mampu menuai keuntungan dari sistem pajak internasional yang lebih transparan, termasuk bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perpajakan dalam upaya meningkatkan pendapatan sebagai sumber daya domestik dan sekaligus untuk pembiayaan pembangunan.
Para Pemimpin G20 sepakat untukmeningkatkan kerja nyata dalam mendukung reformasi keuangan yang menyentuh akar faktor-faktor penyebab krisis. G20 diharapkan mampu meraih kemajuan dalam isu keuangan yang penting, termasuk pengertian “too big to fail”, meningkatkan transparansi dan integritas pasar, mengatasi kesenjangan dalam regulasi, serta menanggulangi risiko shadow banking. G20 juga menyepakati bahwa keuangan inklusif (financial inclusion) sangat penting dalam membangunan ketahanan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam kaitan ini, para pemimpin G20 menyambut baik serta terus mendorong kemajuan beberapa program yang selama ini berada dibawah koordinasi Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk melakukan upaya membantu negara anggota dalam melaksanakan program keuangan inklusif secara maksimal, seperti pendidikankeuangan, perlindungan konsumen, pemberdayaan masyarakat rentan, serta peningkatan peran UKM.
Untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif, tangguh dan mempersempit kesenjangan pembangunan, G20 telah menghasilkan beberapa kemajuan program dan komitmen pada kerjasama pembangunan atas isu ketahanan pangan, infrastruktur, keuangan inklusif, pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi hijau dan dan mobilisasi pendanaan pembangunan domestik. Sebagai tindak lanjut, G20 mendukung Saint Petersburg Development Outlookyang dibangun atas dasar 2010 Seoul Development Consensus for Shared Growth yang berisi prioritas utama, inisiatif baru, dan komitmen berkelanjutan untuk memberikan hasil yang spesifik pada KTT Brisbane 2014. Dalam hal ini Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sekaligus memperkuat kemitraan global untuk mendukung MDGsdan Post-2015 Development Agenda.
G20 terus mengembangkan dan memperkuat kerangka kerja untuk memfasilitasi kerjasama antar anggota G20 dalam memerangi korupsi. Untuk itu G20 mendukung High-Level Principles on Mutual Legal Assistance dan implementasi G20 Anti-Corruption Action Plan dalam melawan kejahatan penyuapan domestik maupun oleh pihak asing, memerangi korupsi di sektor beresiko tinggi, memperkuat kerjasama internasional, serta mendorong integritas dan transparansi di sektor publik.
G20 menyatakan bahwa akses kepada energi merupakan faktor kunci untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan untuk meningkatkan kinerja ekonomi global. Oleh karena itu, G20 mendukung pasar energi yang transparan dan handal melalui penguatan Joint Organizations Data Initiative (JODI), serta investasi yang diperlukan sebagai spillover effect untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerjadan pembangunan berkelanjutan. Selain itu G20 menegaskankembali komitmen untuk memerangi perubahan iklim karena dampaknya yang signifikan bagi biaya yang ditimbulkan terhadap perekonomian dunia, dan menyambut hasil dari konferensi ke-18 perubahan iklim PBB.