Disclaimer: Tulisan ini diminta yang bersangkutan untuk dinaikan di Kompasiana saya. Saya bertanggungjawab dan menyatakan bahwa tulisan ini asli dan bukan plagiat.
Publik dihebohkan dengan kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022 yang merugikan negara hingga Rp271 triliun.
Dalam perjalanannya, banyak pihak yang terseret dalam kasus terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, seperti halnya ada Helen Lim hingga suami Sandra Dewi, Harvey Moeis. Pemberitaan media pun mewarnai kasus ini dalam sepekan terakhir tak pernah henti, dan menjadi sorotan berbagai kalangan.
Bahkan, dalam suatu kesempatan Mahfud MD (Mantan Menko Polhukam) mengungkapkan bahwa jika korupsi di sektor pertambangan bisa ditutup, maka setiap orang bisa mendapatkan uang senilai Rp 20-an juta tanpa harus bekerja. Sungguh fantastis bukan nilainya? Hingga dapat memberikan gaji secara cuma-cuma kepada penduduk negeri ini yang total kurang lebih 280,73 juta jiwa per 31 Desember 2023. Â
Upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah super visi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membongkar dugaan korupsi timah tentu harus kita apresiasi atas ketegasan dan keberaniannya dalam menindak tanpakompromi komplotan penjarah uang rakyat yang nilainya sangat fantastis tersebut.
Menurut hemat penulis, ini menjadi potret pemerintah Indonesia tak pandang bulu, dan tak ada istilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, di bawah super visi Kemenko Polhukam yang di nahkodai Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto semua diberlakukan adil dan tanpa kompromi kepada siapun, serta menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi.Â
Dalam berbagai catatan yang penulis telaah, kasus korupsi Rp271 triliun hanya satu dari sekian banyak prestasi yang dicapai oleh Menko Hadi Tjahjanto, misal beberapa kali mengemban amanah disituasi yang menantang, (2022) saat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN mampu menyelesaikan pertanahan dengan menghadirkan tata kelola pertanahan yang smart, dapat diakses publik, memberikan ribuan sertipikat tanah dan membentuk satgas mafia tanah.Â
(2020) Evakuasi WNI dari Wuhan dan penanganan wabah Covid-19 serta pemulihan ekonomi. (2019) Peredaman eskalasi konflik Papua akibat kegiatan KKB. (2018) Penanganan bencana gempa dan tsunami Palu, penanggulangan bencana gempa Lombok, penyelamatan dan penanganan karyawan PT. Istaka Karya, Nduga, Papua.
Walaupun kinerja-kinerja seperti di atas sepi dari pemberitaan, namun Menko Hadi Tjahjanto tak pernah kendor untuk 16 tersangka korupsi selangit tersebut sebesar 271 triliun ikut dibabat habis.
Dia tidak banyak bicara taunya hanya kerja, pemimpin yang progresif dan visioner, serta selalu mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara.Â
