Gerakan Mahasiswa Pasca Kemerdekaan
Pasca kemerdekaan Indonesia, tepat pada tahun 1947, Malang menjadi saksi bisu kemunculan gerakan PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiawa Indonesia) melalui kongres I. Disusul dengan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) pada 25 Oktober 1966 melalui kesepakatan beberapa organisasi mahasiswa melalui forum dengan menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan, Mayjen dr. Syarief Thayeb.
Kemunculan KAMI di tahun 1966 pada akhirnya dikenal dengan sebutan "angkatan 66". Sebutan tersebut berawal dari keterlibatan mahasiswa dalam membangun masa Orde Baru melalui isu komunis yang membahayakan Indonesia. Sehingga masyarakat pun ikut menentang PKI.
Lalu pada tahun 1970-an. Tepatnya di masa orba. Banyak sekali kerusakan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet Pembangunan. Sehingga muncullah sebuah gerakan Mahasiswa Menggugat oleh Arif Budiman. Gerakan tersebut disusul oleh Wilopo melalui KAK (Komite Anti Korupsi). Lalu muncul lagi tragedi Malari pada tahun 1972-1974. Kemudian pada tahun 1978-1979 gerakan yang mengkritik kebijakan pemerintah soal pembangunan.
Pada tahun 1980-an gerakan mulai tenggelam dikarenakan pemberlakuan NKK/BKK di perguruan tinggi. Namun pada akhirnya pada tahun 1990 muncul gerakan mahasiswa yang menuntut pencabutan NKK/BKK. Pencabutan NKK/BKK tersebut menjadi awal mula kemunculan gerakan mahasiswa menuntut reformasi pada tahun 1998 dengan memakzulkan presiden Soeharto. Tuntutan dalam gerakan tersebut dicapai dan presiden Soeharto mulai mengundurkan diri.
Sampai kita di era pasca reformasi. Gerakan mahasiswa mulai terlihat lagi pada tahun 2007 oleh BEM SI. Aksinya dilancarkan pada tahun 2008 yang menuntut soal penuntasan kasus korupsi, nasionalisasi aset bangsa, dan isu lingkungan yang menyebabkan lumpur lapindo. Gerakan tersebut masih masif sampai tahun 2014 masa Jokowi-Kalla menjabat. Gerakan BEM SI tersebut di tahun itu menuntut pelengseran Jokowi namun gagal.
Lalu pada tahun 2019 gerakan mahasiswa dilancarkan dengan tema Reformasi Dikorupsi. Serta pada tahun 2020 gerakan mahasiswa di kota-kota besar beraksi menolak Omnibus Law. Kemudian pada tahun 2021, gerakan mahasiswa menolak kenaikan BBM. Dan terakhir yakni tahun 2024 dengan tema "Peringatan Darurat" menuntut nawadosa Joko Widodo.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H