Perpajakan dalam Sewa Guna Usaha

Seperti yang kita ketahui, menjalankan bisnis atau usaha membutuhkan modal. Modal tersebut bisa berupa uang atau harta, dan barang modal. Selain itu dalam menjalankan sebuah usaha dibutuhkan juga sumber daya yang sesuai, baik berupa sumber daya alam (material, bahan dasar, dll) maupun sumber daya manusia berupa tenaga kerja. Setelah hal-hal tersebut terpenuhi maka usaha dapat dijalankan, namun keberhasilan dalam menjalankan usaha memerlukan faktor-faktor yang lebih kompleks dalam pertimbangannya.

Mengenai barang modal, untuk mendapatkannya pasti membutuhkan uang yang tidak sedikit, selain itu, barang modal adalah salah satu hal yang utama dalam menjalankan suatu usaha, oleh karena itu kita membutuhkan suatu lembaga untuk mendapatkan dana agar dapat memperoleh modal yang kita butuhkan. Lembaga keuangan yang menyediakan dana dapat berupa bank atau non-bank yang dapat memfasilitasi kita dengan pinjaman atau hutang, selain itu terdapat juga lembaga pembiayaan yang salah satu kegiatan usahanya merupakan sewa guna usaha atau leasing atas barang modal.

Biasanya untuk pengajuan kredit kepada bank terdapat persyaratan yang cukup panjang dan jaminan yang diperlukan dalam prosesnya, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Sedangkan dalam sewa guna usaha, kita bisa mendapatkan barang modal yang kita butuhkan dengan lebih mudah dan cepat karena sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Hal ini sangat membantu para pengusaha khususnya UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang modal guna kegiatan operasional usahanya.

Salah satu komponen dari penerimaan pajak Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atau biasa disebut dengan PPh 23. Leasing atau sewa guna usaha merupakan objek pajak dalam PPh 23. Selain itu terdapat juga objek Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas penyerahan jasa leasing tersebut, namun tidak semua leasing dapat dikenai PPN. 

Berdasarkan keputusan menteri keuangan RI NOMOR 1169/ KMK.01/1991, Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (Finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal merupakan setiap aktiva berwujud, termasuk tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang melekat dan merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung oleh lessee untuk menghasilkan atau meningkatkan kegiatan operasionalnya.

Terdapat dua jenis kegiatan dalam sewa guna usaha yaitu, sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance lease) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating lease). Perbedaan diantara keduanya adalah dalam finance lease terdapat ketentuan mengenai opsi bagi lessee (penyewa), jumlah pembayaran sewa selama masa sewa ditambah dengan nilai sisa barang modal dapat menutupi harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor, juga terdapat minimal masa penyewaan di setiap kelompok aktiva. Sedangkan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi, tidak terdapat ketentuan opsi bagi lessee dan juga jumlah pembayaran sewa selama masa sewa tidak menutupi harga perolehan dan keuntungan lessor. Perbedaan atas sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational lease) juga dapat ditemukan dalam aspek perpajakan nya.

Dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991 terdapat pengaturan akan pajak penghasilan yang dikenakan atas leasing, baik itu bagi lessor ataupun lessee. Pajak penghasilan yang dikenakan atas sewa guna usaha dengan hak opsi, untuk lessor dikenakan atas penghasilan lessor yang berasal dari sebagian pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, dalam hal masa manfaat tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, DJP akan melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan lessor. 

Selain itu lessor dapat membuat cadangan penghapusan piutang ragu-ragu dengan maksimal sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang sewa guna usaha tersebut dan dalam hal cadangan piutang ragu-ragu tidak bisa menutupi kerugian piutang sewa guna usaha maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya. sedangkan untuk pajak penghasilan atas sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee adalah tidak boleh dilakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut dan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, karena sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan bukan objek pajak dalam pemotongan PPh 23. 

Penyerahan atas jasa sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan jasa yang dikecualikan sebagai objek PPN. Hal ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang PPN pasal 4A ayat (3) huruf d, sehingga tidak ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

Selanjutnya, pajak penghasilan yang dikenakan kepada lessor atas sewa guna usaha tanpa hak opsi merupakan seluruh pembayaran yang diterima atau diperoleh akan dikenai pajak penghasilan, dan lessor tetap membebani biaya penyusutan atas barang modal yang di sewa guna usahakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Perpajakan yang berlaku bagi lessee atas transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi yaitu, pembayaran atas sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dilakukan oleh lessee dapat dijadikan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, lalu lessee diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor sebesar 2%. Terkait penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee, dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 18 KMK No. 1169/KMK.01/1991.

Selain yang telah disebutkan, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-129/PJ/2010 tanggal 29 november mengatur lebih detail tentang perlakukan Pajak Pertambahan Nilai atas sewa guna usaha degan hak opsi (finance lease) sebagai berikut: