Politik Hukum KDRT Menurut Undang-Undang No 23 2004

POLITIK HUKUM KDRT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 2004

     Kekerasan dalam dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk deskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam berumah tangga tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebenarnya tidak hanya menjangkau antara suami istri namun bisa terjadi ke pihak lain dalam berumah tangga.

     Kekerasan dalam berumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam berumah tangga berbentuk kekerasan fisik meliputi setiap penyerangan dalam bentuk apapun. Mulai dari mencubit, mendorong, menampar, menendang, atau bahkan membunuh yang dilakukan dalam berumah tangga.

     Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam berumah tangga untuk merespon dinamika atau permasalahan hidup, seringkali perempuan dan anak yang menjadi korbannya. Ini menjadi fokus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong atau membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan ke berfungsian sosialnya sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan hak -- hak korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.