Politik luar negeri Indonesia selalu beradaptasi dengan perubahan tatanan global dalam mencerminkan kepentingan nasional Indonesia. Era pemerintahan Presiden Jokowi yang dimulai sejak tahun 2014 menampilkan gaya kepemimpinan yang berbeda dibandingkan para presiden sebelumnya. Fokus pemerintahan Presiden Jokowi lebih ke arah isu domestik seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri. Jokowi membawa pendekatan pragmatis dalam melaksanakan prinsip ini, dengan fokus pada diplomasi ekonomi dan penguatan maritim sebagai pilar utama.
Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai titik temu berbagai jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu. Kekayaan laut yang melimpah, keanekaragaman hayati, serta potensi sumber daya alam yang tersebar di wilayah perairan menempatkan Indonesia dalam posisi penting di kancah global. Pemerintahan era Presiden Jokowi mengambil inisiatif "Maritime Axis" untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya maritim Indonesia.
Salah satu gagasan Presiden Jokowi yang mendapat perhatian luas dari publik adalah komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Konsep Poros Maritim Dunia pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional pada November 2014, dalam pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Konsep Poros Maritim Dunia didasarkan pada pemikiran bahwa Indonesia berada dalam posisi geografis yang strategis, memiliki visi untuk mengoptimalkan potensi kelautannya, baik dari segi ekonomi, keamanan, maupun geopolitik.
Dalam merealisasikan visi ini, Presiden Jokowi membentuk 5 pilar utama yang didasarkan pada prinsip-prinsip maritim yang berkelanjutan. 5 pilat utama tersebut meliputi:
1. Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia
Membangun kesadaran bahwa laut merupakan masa depan bangsa baik sebagai sumber ekonomi maupun sebagai bagian dari identitas nasional.
2. Menjaga dan Mengelola Sumber Daya Laut
Memprioritaskan pemanfaatan laut demi kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan yang menjadikan nelayan sebagai pilar utama.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Laut
Mencakup pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea ports), Pembangunan tol laut dan kapal niaga untuk memperkuat jalur perdagangan dalam dan luar negeri.
4. Diplomasi Maritim
