Politik di Indonesia mengacu pada sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia (RI), sebuah Negara yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah Negara Republik presidensial, artinya Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo, yang terpilih pada tahun 2014 sampai 2019 dan terpilih kembali pada tahun 2019 sampai 2024.
Sistem politik di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang disahkan pada tahun 1945 menjadikannya salah satu konstitusi tertua di dunia. Konstitusi menetapkan sistem checks (pemeriksaan) and balances (keseimbangan), dengan adanya lembaga legislatif bikameral (DPR dan DPD), lembaga peradilan yang independen, serta presiden dan wakil presiden terpilih.
Indonesia juga merupakan negara demokrasi multi partai, dengan beragam partai politik yang terwakili di lembaga legislatif. Partai politik terbesar di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Partai politik besar lainnya antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi politik Indonesia adalah korupsi yang telah menjadi masalah yang terus menerus terjadi di Negara ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya untuk memberantas korupsi termasuk pembentukan komisi antikorupsi (KPK) dan pengesahan undang undang antikorupsi yang baru.
Permasalahan penting lainnya dalam politik Indonesia adalah ketegangan agama dan etnis, khususnya di wilayah dengan populasi Muslim dan Kristen yang besar. Pemerintah telah mengambil Langkah langkah untuk mendorong dialog antar agama dan toleransi, namun kadang kadang terjadi kekerasan dan kerusuhan.
Secara keseluruhan, sistem politik di Indonesia relatif stabil dan demokratis, namun terdapat tantangan dan peluang untuk perbaikan. Populasi negara yang besar, warisan budaya dan agama yang beragam, serta lokasi yang strategis di kawasan menjadikan negara ini pemain penting dalam politik dan ekonomi Asia Tenggara.
Checks and balances yang berada di paragaf ke 2 (Kembali lagi ke atas) menciptakan sistem di mana setiap cabang pemerintahan memiliki kemampuan untuk memeriksa dan mengimbangi tindakan cabang lainnya. Berikut adalah beberapa contoh cara checks and balances dapat terjadi dalam konteks politik:
1.Eksekutif vs. Legislatif vs. Yudikatif:
-Eksekutif (Presiden atau kepala pemerintahan) dapat memeriksa legislatif (parlemen) dengan hak veto terhadap undang undang.
-Legislatif dapat memeriksa eksekutif melalui proses persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan dan pengangkatan pejabat pemerintah.
