Pejabat dan Rekam Jejak

Dinamika proses penentuan bacawagub di salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2018 mengingatkan kita kembali akan pentingnya rekam jejak. Rekam jejak dapat menaikan pamor pun dapat menjatuhkan pamor politik. Pamor politik adalah hal yang vital di era politik pencitraan. Politik dan jabatan politik itu jauh dari  kemayu, ia keras bahkan nyaris mematikan rasa dan nalar! Pertarungan memperebutkan jabatan politik itu terkadang kejam, tanpa sopan santun dan terkadang Machiavelist! Itu semua tentunya seimbang dengan fasilitas dan privelese yang nantinya akan diperoleh sebagai orang nomor satu dan orang nomor dua di suatu negara atau daerah!

Mendiang Pak Harto sangat memperhatikan rekam jejak! Bobot bibit dan bebet sangat ia perhatikan dalam memberikan sebuah jabatan kepada seseorang. Konon sebelum ia menelepon seseorang menjadi menteri, para intelnya bekerja untuk menilai kapasitas manajerial, moral dan sosio cultural orang yang menjadi nominee untuk mengisi pos menteri tertentu. Tak heran dulu kita jarang mendengar menteri atau  pejabat daerah yang bermasalah.

Demokrasi kita kini memang luar biasa. Kalau mendapatkan dukungan politik, siapapun dan darimanapun boleh menjadi pejabat publik. Seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa bahkan biasa-biasa saja akan digodok dan diangkat oleh "demokrasi" menjadi seseorang yang luar biasa. Ini tentu sebuah kemajuan, dulu jabatan publik itu hampir dipastikan menjadi milik seragam tertentu dan warna tertentu! Kini dapat dimiliki oleh berbagai jenis seragam dan beragam warna. 

Masalahnya adalah pola dan sistem rekrutmen politik. Dibeberapa entitas politik rekrutmen kader sangat longgar bahkan nyaris tanpa filter. Ini bahaya, sebab kalau meminjam adagium komputasi, garbage in garbage out! SDM terbaik bangsa ini jarang yang masuk partai politik! Ini PR kita bersama untuk membangun Sistem Politik Indonesia yang lebih baik. Ada juga rekrutmen model jalan pintas dengan memanfaatkan kapasitas para pejabat baik sipil dan militer yang memasuki purna tugas. Lepas dari niat para mantan tersebut, tapi mungkin ini lebih baik dan lebih efektif bagi partai politik. Kapasitas dan rekam jejak mereka tidak terlalu gelap untuk diamati!

Pejabat publik (politik) tidak hidup di ruang vakuum. Ia ada pada kumparan yang berisi berbagai macam konflik kepentingan. Pejabat Publik harus mampu mengelola benturan kepentingan antara masyarakat, pengusaha, tokoh politik dan masyarakat, tokoh agama, tim sukses, dan birokrasi. Maka bagi saya, seorang pejabat publik yang berhasil melewati masa baktinya dengan baik, tanpa jejak prestasi yang fenomenal pun merupakan sebuah prestasi. 

Tak mudah mengelola berbagai macam kepentingan. Kondisi kantrantibmas yang baik sebagai buah tata kelola konflik yang baik merupakan modal penting untuk pembangunan sebuah daerah. Kebutuhan vital bagi masyarakatnya untuk kasab, bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Konflik kepentingan itu pula yang jadi awal konflik politik. Pembunuhan karakter, kriminalisasi merupakan cara untuk menjatuhkan lawan politik. Di sinilah pentingnya punya rekam jejak yang baik.  Celah lawan untuk menyerang dan menjatuhkan menjadi menyempit. Tapi memang sulit untuk mendapatkan kandidat yang benar-benar bersih! Apalagi ia datang dengan latar belakang jabatan dan pernah hidup dengan gelimang uang dan kuasa!