Dilema Perawat dalam Membuka Praktik Mandiri

1. Ditujukan Kepada Pengambil Kebijakan di:

• Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
• Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Organisasi Profesi Perawat (PPNI)

2. Ringkasan Eksekutif dan Kata Kunci

• Keperawatan sebagai profesi mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan mandiri, baik kelompok maupun perorangan. Tentunya pelaksanaan praktek keperawatan mandiri tersebut harus ditopang oleh kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan hukum agar praktik keperawatan mandiri mendapat legalitas. Dengan adaya legalitas itu maka akan membuktikan bahwa adannya pengakuan pemerintah yang mensejajarkan profesi keperawatan dengan profesi kesehatan lainnya.
• Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 23 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan wajib memiliki ijin (SIPP). Dalam permenkes ini juga diatur bagaimana perawat yang melaksanakan praktik mandiri harus bertindak sesuai dengan kewenangannya yang ada dan sesuai dengan standar praktek keperawatan. Selain itu juga dalam Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, telah di nyatakan bahwa perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat baik sehat maupun sakit. Undang-undang ini juga melindungi hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan tetap aman dan terselamatkan.
• Kata Kunci: Praktek Mandiri Perawat, Ijin Prakter, Legal, UUD, Undang-Undang Keperawatan, Permenkes.

3. Pernyataan Isu/Masalah

Masalah yang terjadi di banyak kalangan perawat yaitu kurangnya keberanian untuk membuka praktik mandiri karena pemahaman mengenai prosedur dan aspek legal yang berlakku masih terbatas. Padahal, UU No. 38 tahun 2014 telah jelas menyebutkan bahwa hal ini diperbolehkan untuk dilakukan oleh perawat. Perawat harus mempunyai SIPP (Surat Izin Praktik Perawat) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di wilayah kabupaten/kota tempat perawat menjalankan praktiknya. Selain itu perawat juga perlu memasang papan nama Praktik Keperawatan sebagai identitas dan pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2014 pasal 21. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mengatakan bawa perawta yang memiliki legalitas praktik mandiri keperawatan jumlahnya masih sangat sedikit karena sebagian besar masih dikoordinir oleh suatu isntitusi kesehatan seperti Rumah Sakit atau Homecare.

4. Konteks dan Urgensi Masalah

• Seringkali terjadi ketidak profesionalan yang dilakukan oleh banyak tenaga kesehatan yang menimbulkan munculnya fenomena "grey area" hususnya di Indonesia.  Fenomena ini terjadi di berbagai jenjang antara sesame profesi maupun dengan profesi lain yang masih sulit diminimalisr keberadaannya. Fenomena ini memunculkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat dan maraknya tuntutan hukum terhadap praktik mandiri tenaga kesehatan.
• Dalam melakukan praktik keperawatan, perawat profesional juga dihadapkan tanggung jawab yang berat, yaitu terkait tentang bahaya yang mungkin akan muncul karena kelalaian tindakan yang dilakukan. Hal ini membuat adanya tanggungan yang dibebankan kepada perawat karena kelalaian dan kecerobohannya dalam praktik.
• Berdasarkan PMK No 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PMK No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat diterbitkan. Peraturan ini berisikan tentang beberapa perubahan seperti perawat yang menjalankan praktik mandiri dengan hanya dapat menjalankan praktik keperawatan paling banyak satu tempat praktik mandiri dan di satu tempat fasilitas pelayanaan kesehatan di luar praktik mandiri. Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerahnya yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan dengan harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.
• Setiap perawat yang mejalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki SIPP yang di keluarkan oleh oemerintah dareha kabupaten/kota dan berlaku untuk satu tempat SIPP berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya. SIPP dinyatakan tidak berlaku karena tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP, masa berlakuna habis dan tidak diperpanjang; dicabut atas perintah pengadilan; dicabut atas organisasi profesi; atau dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.  Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan tindakan adminsitratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini.

5. Kritik Terhadap Kebijakan Yang Ada

Undang-Undang No 38 Tahun 2014  Tentang Keperawatan

Salah satu tenaga kesehatan yang memberikan layanan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat baik sehat maupun sakit. Perawat dalam melaksanakan peran-perannya selalu dihadapkan dengan dilemma etik ataupun oleh permasalahan hukum itu sendiri.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahauan dan teknologi kesehatan.

Perpres No 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Keperawatan