UNJ Gelar Seminar Nasional "Merdeka Belajar", Implementasi Bagaimana?
Kebijakan "Merdeka Belajar" Mendikbud Nadiem Makarim, kini menyisakan "pekerjaan rumah" yang besar dalam implementasinya. Seperti apa realisasinya dan siapa yang harus berperan? Karena intinya, kebijakan "Merdeka Belajar"yang mencakup:
1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang berbasis kompetensi, 2) Meniadakan Ujian Nasional (UN) yang dikoneversi menjadi Asessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih sederhana, dan 4) Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang lebih fleksibel harus mulai disosialisasikan konkretnya.Â
Sebagai cerminan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (periode ke-II tahun 2019-2024) dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia.
Sebagai antisipasi kebijakan Merdeka Belajar itulah, Pascasarjana menggelar SEMINAR NASIONAL bertajuk "MERDEKA BELAJAR: DALAM MENCAPAI INDONESIA MAJU 2045" yang dihadiri 300 peserta dari berbagai elemen pendidikan di seluruh Indonesia di Kampus Hijau Universitas Negeri Jakarta Rawamangun hari ini (10/3/2020).Â
Acara yang dibuka Rektor UNJ, Dr. Komarudin, M.Si bertujuan untuk memformulasikan peluang dan tantangan dalam mencapai standar mutu pendidikan melalui kajian evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kebijakan Merdeka Belajar, di samping implementasi Merdeka Belajar di berbagai ranah pendidikan formal.
Namun sangat disayangkan, Mendikbud Nadiem Makarim yang semula dijadwalkan mendadak tidak bisa hadir, begitu pula Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ph.D. Namun dengan dipandu moderator Prof. Eko Indrajid, tampil sebagai pembicara antara lain: 1) Dr. Subendi, Â Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, 2) Dr. M. Hasbi. Direktur PAUD dan Dikdasmen Depdikbud, 3) Dr. Komarudin, M.Si, Rektor UNJ, 4) Prof. Dr. Dinn Wahyudin mewakili Rektor UPI Bandung, dan 5) Prof. Dr. Sylviana Murni, Anggota DPD RI.
Sebagai pembahas dalam seminar nasional Merdeka Belajar ini adalah 1) Direktur Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Nadiro, M.Pd, 2) Ketua Senan UNJ, Prof. Dr. Hafid Abbas, dan 3) Ketua PGRI Pusat, Prof. Dr. Unifah Rasyidi.
Dari berbagai bahasan, pembicara dan pembahas sepakat bahwa kebijakan Merdeka Belajar patut didukung semua pihak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, utamanya mengedepankan kompetensi dan karakter. Namun begitu, strategi implementasi perlu dipetakan sejak dini. Agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana dan praktisi pendididikan.Â
Bahkan atensi juga perlu diberikan kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai garda terdepan dalam penyusunan stratgei dan impementasi Merdeka Belajar.
Perangkat pendidikan utamaya guru harus benar-benar siap menjadi ujung tombak dalam Merdeka Belajar. Karena itu, guru sebagai produk dari LPTK harus terus dioptimalkan melalui kemampuan pedagodik dan kompetensi. Agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang unggul dan handal bisa dicapai. Sehingga di tahun 2045 nanti, Indonesia masuk ke dalam jajaran negara yang maju.
