Tanggal 2 Mei, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Beliau menentang menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda kala itu yang "tidak memerdekakan" bangsa Indonesia dari penindasan, kebodohan, dan kezaliman. Namun setelah 129 tahun berlalu, dunia pendidikan Indonesia dihadapkan pada ancaman yang semakin kompleks.
Tujuan pendidikan adalah membentuk generasi yang memiliki bekal moral, intelektual dan kapasitas untuk kepentingan dirinya, bangsa dan negara. Namun demikian, akhir-akhir ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia tersebut, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin tidak ringan.Â
"Setidaknya ada tiga ancaman serius dan sangat mengkhawatirkan bagi anak didik, baik pelajar atau mahasiswa kita, yakni: ancaman narkoba, kekerasan pada institusi pendidikan dan krisis kebangsaan" ujar Dr. Juri Ardiantoro (Ketua Umum IKA UNJ) didampingi Dr. Suherman Saji (Sekjen) dalam press release Hardiknas 2 Mei 2018 di Jakarta.
Pertama, ANCAMAN NARKOBA. Pendidikan diklaim memiliki peranan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Ironinya, menurut data Puslitkes UI dan BNN (2016), terdapat  sekitar 27,32 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kekhawatiran ini menjadi semkain bertambah, menurut info BNN berdasarkan data yang dikeluarkan dalam World Drugs Report 2016, sejak 2008 sampai 2015 telah terindikasi sebanyak 644 total NPS (new psychoactive substances) yang dilaporkan oleh 102 negara dan 65 jenis baru ini telah masuk ke Indonesia.
Kedua, KEKERASAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN. Akhir-akhir ini kita sangat prihatin dengan adanya berbagai informasi, pemberitaan, tontonan video yang disebarkan secara berantai melalui jaringan media social. Kekerasan fisik maupun kekerasan mental ini sudah menjangkit ke pihak-pihak utama dalam institusi pendidikan, baik perorangan maupun kelompok. Kekerasan sudah dilakukan oleh antar anak murid, murid kepada guru atau sebaliknya guru kepada murid, orang tua murid dengan anak maupun guru. Ini sudah menunjukkan bahwa pendidikan kita sudah darurat akan kekerasan.
Ketiga, KRISIS KEBANGSAAN. Survei Alvara Research Center (2018) menemukan ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an, setuju pada konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survei dilakukan terhadap 4.200 milenial (1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di Indonesia). Mayoritas milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Namun ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal sebuah negara.
Ditahun sebelumnya, survei BIN tahun 2017 memperoleh data bahwa 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam.
Angka-angka persentase pelajar dan mahasiswa memang sebagian kecil dari keseluruhan, tapi tidak boleh dibaca jumlah yang kecil. Sebab, baik narkoba, keerasan dan paham anti kebangsaan Indonesia telah berkembang sangat signifikan. Kita tidak ingin generasi Indonesia yang akan datang adalah generasi yang tidak memiliki kepasitas mumpuni untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai perubahan yang cepat dan gagap dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang indah ini.
Menyambut peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun ini, Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) yang menaungi sebagian besar alumni yang berkiprah di dunia pendidikan (guru) mendorong kesadaran publik untuk akan ancaman-ancaman pendidikan sekaligus mendesak pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan untuk bersama-sama mengambil inisiatif, kebijakan dan tindakan nyata untuk mengatasi tiga ancaman tersebut yang akan menganggu dan merusak tujuan pencapaian pendidikan.
"Di era milenial ini, ketiga ancaman itu akan terus menghantui institusi pendidikan di Indonesia. Maka, inisiatif dan tindakan nyata untuk menyehatkan institusi pendidikan  dari pengaruh luar yang negatif mendesak dilakukan. Sekolah ddan kampus harus fokus sebagai tempat pengembagan wawasan keilmuan" tambah Juri Ardiantoro.
