Pengalaman tinggal selama beberapa tahun di Negara Inggris Raya telah membuka mata saya tentang bagaimana suatu negara seharusnya melindungi masyarakatnya. Ada satu kejadian menyangkut sistem perlindungan masyarakat ini yang tidak akan terlupakan oleh keluarga kami. Pernah suatu kali, anak bungsu saya terjatuh hingga membuat dagunya bengkak dan memar.
Saat anak bungsu saya muncul di sekolah dalam kondisi dagu bengkak dan memar, saya ditelepon oleh guru kelas anak saya dan ditanya tentang kronologis kejadian. Ternyata sebelum menelpon saya, sang guru kelas telah menanyakan kronologis kejadiannya kepada anak saya, sehingga beliau membandingkan antara cerita saya dan cerita anak. Untunglah, cerita kami berdua tidak jauh berbeda sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan!
Ada kejadian lain yang menimpa seorang teman saya, yang berasal dari China. Teman saya ini sering dipukuli suaminya hingga suatu saat dia merasa tidak tahan dan berniat melarikan diri bersama dua orang anaknya. Pertama kali dia dan anak-anaknya melarikan diri ke rumah seorang teman yang lain.
Kemudian, walaupun dengan kemampuan berbahasa Inggris yang terbatas, teman saya menghubungi petugas sosial untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya. Petugas sosial, dengan bantuan dari LSM setempat, berhasil membantu teman saya untuk mendapatkan akomodasi dari pemerintah (biasa disebut dengan council house) dan hidup mandiri.
Sistem perlindungan masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah Inggris memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak tahun 1600-an. Perjalanan pengembangan sistem perlindungan masyarakat ini berlangsung dengan berliku-liku. Sebagai contoh, batasan usia anak-anak yang kerap mengalami re-definisi. Pada tahun 1837, Pemerintah Inggris mengeluarkan The Custody of Infant Act, yang menetapkan anak-anak dengan usia di bawah 7 tahun berada di bawah perlindungan ibu mereka. Pada tahun 1870, usia wajib belajar di Inggris ditetapkan adalah antara usia 5 – 12 tahun. Pada tahun 1885, usia anak-anak yang masih berada di bawah perlindungan orang tua/ wali ditingkatkan dari 12 tahun menjadi 16 tahun.Â
Pelajaran pertama, memilih secara ketat orang-orang yang akan bekerja melayani anak-anak dan orang-orang dewasa yang rentan terhadap tindak kejahatan (mis., wanita, oran berusia lanjut, atau kaum difabel). Setiap guru, pekerja sosial, staf sekolah, dokter, atau bahkan sukarelawan yang akan bekerja dengan sekelompok masyarakat tersebut harus telah melalui proses pemeriksaan latar belakang kriminal yang disebut dengan Disclosure and Barring Service Check (DBS). Pemeriksaan DBS ini hanya dapat diminta oleh organisasi yang akan mempekerjakan[1].Para pelamar pekerjaan  akan diminta untuk mengisi formulir untuk DBS dan menyerahkan bukti dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen identitas diri, surat bukti pembayaran pajak, dan lain-lain.
Pelajaran kedua, melatih masyarakat untuk mengenali tanda-tanda kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosi, serta penelantaran yang mungkin dialami oleh seseorang. Masyarakat juga diperkenalkan kepada mekanisme untuk melaporkan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan atau penelantaran kepada pihak berwajib. Yang dimaksud dengan pihak berwajib di sini meliputi petugas sosial, petugas kepolisian, designated safeguarding person (atau, orang-orang yang ditunjuk secara khusus oleh suatu organisasi untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasa/ penelantaran).
Antara tahun 2013 dan 2014, Â anggota masyarakat di Inggris berhasil merujuk sekitar 650,000 anak ke petugas sosial. Walaupun hak privasi mereka terjamin berdasarkan European Convention on Human Rights (artikel 8), namun para anggota masyarakat ini memprioritaskan keperdulian akan sesama di atas hak privasi mereka. Hak privasi mereka tetap terjamin dengan adanya pilihan untuk menyembunyikan identitas sebagai pelapor.
Saya sangat merindukan bahwa suatu saat nanti Pemerintah Indonesia juga dapat mengembangkan sistem perlindungan masyarakat yang bersifat menyeluruh. Dimulai dari mengembangkan sistem seleksi yang ketat atas Sumber Daya Manusia yang akan bekerja melayani kaum rentan, Â membangun sistem pelaporan yang bersifat manusiawi, serta membangkitkan kesadaran setiap elemen masyarakat atas tindak kejahatan/ penelantaran yang mungkin dialami oleh sesamanya.
Mari mulai perduli! Salam sejahtera! :)
