Mohon tunggu...
Syamsul Ardiansyah
Syamsul Ardiansyah Mohon Tunggu... Relawan - Manusia Biasa dan Relawan Aksi Kemanusiaan

blog ini akan bicara tentang masalah sehari-hari. follow me in twitter @syamsuladzic\r\n\r\nPengelola http://putarbumi.wordpress.com

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pungli, Korupsi atau Bukan?

30 Desember 2009   17:43 Diperbarui: 26 Juni 2015   18:42 1317
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Ini adalah cerita dari teman-teman buruh migran Indonesia yang bekerja di Taiwan. Cerita tentang "pemerasan" berselubung pengurusan paspor. Mau tahu ceritanya, klik saja kelanjutan dari tulisan ini.

Pernahkah anda tahu berapa harga yang harus dibayar para buruh migran Indonesia di Taiwan saat hendak membuat paspor? Harga resminya sebesar NT$300 dollar kira-kira Rp 100 ribu (NT$1=Rp300). Sekarang, silakan tanya kepada buruh-buruh migran Indonesia yang bekerja di Taiwan, berapa biaya yang dikeluarkan saat mereka harus membuat passport? Rata-rata akan menjawab NT$2000 (sekitar Rp 600.000).

Sekarang, tanyakan lagi, adakah diantara para BMI tersebut yang menerima kwitansi atas pembayaran passport tersebut? Rata-rata BMI akan menjawab, tidak. Kalau pun diminta, pihak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, ibukota Taiwan, tidak akan juga memberikannya. Kenapa? Tidak ada penjelasan.

Terbongkarnya informasi tentang harga pengurusan paspor TKI menyulut reaksi puluhan BMI di Taiwan. Tidak sedikit BMI yang tidak percaya kalau biaya pengurusan paspor itu hanya sebesar NT$300. Maklum, selama ini, yang mereka tahu adalah biaya pembuatan paspor itu minimalnya NT$2000, bahkan ada yang membayar lebih sampai NT$5000-10.000.

Pihak KDEI sendiri membantah hal itu. Selain menuntut bukti, mereka pun mengatakan bahwa jika hal itu terjadi, pasti karena “oknum”. Ucapan ini terlontar ketika terjadi dialog antara perwakilan KDEI dengan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Taiwan, minggu lalu.

Pihak KDEI menolak jika praktik pungutan biaya yang sangat besar untuk pengurusan paspor itu disebut sebagai korupsi. Menurut perwakilan KDEI, itu adalah “pungli”, bukan korupsi. Sontak, BMI yang hadir dalam dialog tersebut tertawa. Ya ya... benar, praktik itu adalah “pungli”. Tapi ingat, “pungli” tersebut adalah indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik seperti KDEI. Nah, itu masuk indikasi korupsi bukan ya?

BMI yang hadir dalam dialog itu pun merespon tantangan KDEI dengan memberikan kesaksian, bahkan hingga menyebutkan nama-nama petugas KDEI telah memberikan informasi yang salah maupun yang menerima pembayaran uang dari BMI, baik secara langsung maupun melalui pihak agen. Dibanjiri kesaksian BMI, perwakilan KDEI pun tidak berkutik. Selain bicaranya semakin ngawur, mereka tersudut untuk memenuhi tuntutan BMI.

Telah Berlangsung Lama

Fenomena penarikan biaya pembuatan passport yang sangat tinggi di KDEI Taiwan itu telah berlangsung cukup lama. Selama ini, BMI memberikan pembayaran sebesar $NT2000-$NT5000 untuk mengurus perpanjangan paspornya. Mayoritas mengaku tidak tahu jika biaya pengurusan passport ternyata hanya sebesar NT$300.

Tidak sedikit dari mereka yang dimarahi majikannya karena tidak bisa mendapatkan bukti pembayaran pembuatan paspor. Kita bisa mengerti, mengingat jika belanjakan Rp 10 ribu uang kita di indomart atau alfamart saja, kita pasti dikasih kwitansi. Lha ini, bayar uang sebesar NT$2000 di kantor pemerintah seperti KDEI justru ga dapat kwitansi. Aneh kan?

Dari hasil diskusi teman-teman BMI di Taiwan, tertangkap kecenderungan dari pihak-pihak tertentu untuk merekayasa kasus tersebut sebagai bentuk “penyuapan” yang dilakukan BMI kepada petugas imigrasi di KDEI Taiwan. Tujuannya, melepaskan sangkaan penyalahgunaan wewenang. Tapi, di mana pun, penyuapan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengerti prosedur dan ketentuan untuk memotong jalur prosedur tersebut guna mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun