Beberapa tahun terakhir konflik di Laut China Selatan semakin memanas . Konflik ini terjadi antara Negara China dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan juga tentu saja Indonesia. China melakukan klaim bahwa hampir seluruh kawasan Laut China Selatan adalah miliknya.
Klaim sepihak tersebut dilakukan oleh pemerintah China dengan mempromosikan peta barunya yang berisi nine-dash line di Laut China Selatan. Nine dash line atau yang dikenal juga sebagai "garis yang bentuknya mirip huruf U atau menyerupai lidah sapi" terdiri dari sembilan garis putus-putus di kawasan Laut China Selatan yang digunakan untuk menandai wilayah mana yang menjadi klaim kepemilikan wilayah di Laut China Selatan. Bahkan baru-baru ini garis tersebut diperluas menjadi 10 garis atau yang disebut ten dash line. Klaim tersebut tentu menyalahi hukum laut internasional (UNCLOS).
Perairan Natuna Utara merupakan wilayah dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif ) Indonesia yang diklaim oleh China di peta ten dash line miliknya. Perairan Natuna adalah kawasan perairan dangkal di sebelah utara Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pada Juli 2017 pemerintah Indonesia meresmikan penamaan baru untuk perairan Natuna, yaitu diubahnya nama dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kawasan ini adalah kawasan strategis dimana wilayah ini merupakan jalur perdagangan internasional yang tentu saja sangat berpotensi dalam hal perekonomian suatu negara. Di kawasan ini juga terdapat bahak cadangan migas yang diperkirakan sebanyak 127 juta barel. Semua kelebihan dari Perairan Natuna tersebutlah yang membuat China melakukan klaim terhadap kawasan Natuna tersebut.
Klaim China di atas juga merupakan salah satu ancaman nyata untuk kedaulatan Indonesia. Bahkan, beberapa tahun terakhir terjadi banyak pelanggaran di perairan Natuna, seperti terlihatnya kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing, Pemerintahan China yang secara resmi mengirim teguran perihal pengeboran minyak oleh Indonesia dan kapal patroli China yang terlihat sering mondar-mandir di dekat perairan Natuna yang menyebabkan para nelayan yang sedang mencari nafkah merasa terganggu.
Tentu melihat semua ancaman tersebut Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, banyak upaya Pemerintah Indonesia di berbagai bidang untuk mempertahankan yurisdiksinya di Perairan Natuna. Contohnya dalam bidang politik, Pemerintah Indonesia telah melakukan protes keras melalui diplomatik yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap segala bentuk pelanggan yang dilakukan China, dan juga selama China masih tetap mempertahankan klaimnya.
Selain itu, di bidang militer Indonesia juga melakukan banyak hal, seperti pembangunan pangkalan militer di kawasan perairan Natuna. Bersama ASEAN Indonesia juga mengadakan latihan militer non-perang. Pada tahun 2023 lalu, Panglima TNI Laksama Yudo Margono hari Selasa (19/9) membuka secara resmi latihan bersama "ASEAN Solidarity Exercise Natuna" (ASSEX-01N) di Dermaga Batu Ampar, Batam. Ini merupakan latihan angkatan laut pertama yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN, yang dilakukan di kawasan dekat Laut China Selatan yang sedang dipersengketakan.
Untuk memperkuat militer di kawasan perairan Natuna, pemerintah Indonesia melalui kementerian pertahanan juga melakukan modernisasi terhadap 41 unit kapal perang di galangan milik PT PAL dan akan diselesaikan ke dalam dua tahap, akhir 2023 dan 2024. Selain itu, Kemhan juga sudah menyepakati pembelian sejumlah fregat, kapal selam, dan kapal peluru kendali (rudal).
Selain bidang politik dan militer, bidang sosial dan budaya juga merupakan salah satu potensi upaya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di kawasan perairan Natuna. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan Keberagaman budaya yang amat banyak dan beragam, bukan tak mungkin Indonesia memanfaatkan keanekaragaman budayanya. Diadakannya festival laut di kawasan Natuna merupakan salah satu hal yang bisa dicanangkan pemerintah untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus agar menguatkan pengakuan bahwasanya Perairan Natuna merupakan yurisdiksi mutlak milik Indonesia.
Di bidang pendidikan juga diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menanamkan pengetahuan tentang kawasan perairan Natuna. Kawasan Natuna harusnya juga dibuatkan fasilitas pendidikan seperti tempat untuk study tour untuk umum agar setidaknya warganya sendiri tahu kenapa mereka harus turut serta dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di kawasan perairan Natuna.
