Sebaiknya SBY Tidak Menaikkan Harga BBM

Akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa rakyat negeri ini menghabiskan waktu berjam-jam antri premium di Pom Bensin. Menyesakkan memang. Di era seperti ini rakyat kita masih harus antri mendapatkan BBM yang diperlukannya.

Sesunguhnya ini adalah akibat dari pengelolaan BBM yang tidak transparan, dan Parlemen yang dalam pengambilan keputusannya tidak rasional. Pertimbangan politik sesaat justru mengalahkan pertimbangan kepentingan Indonesia secara keseluruhan.

Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana fraksi-fraksi di DPR demikian kencang menolak kenaikan BBM, didukung oleh demo-demo di jalan. Fraksi PDI Perjuangan berdiri paling depan untuk menentang kenaikan BBM yang katanya tidak pro rakyat, membebani Wong Cilik. Kenaikan masih bisa dihindari apabila pemerintah melakukan efisiensi  dan berbagai alasan lainnya.

Kini, dikala pemerintahan tinggal 54 hari lagi masa kerjanya, sebelum diambil alih oleh Jokowi, selaku Presiden yang diusung PDI Perjuangan, muncul keinginan dari PDIP agar Pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Sungguh ironis. Sesuatu yang selama ini di tentang, kini diperjuangkan, dengan alasan agar tidak membebani pemerintahan baru, pimpinan Koalisi PDIP. SBY diminta untuk menaikkan harga BBM untuk berbagi beban.

Kita menyadari bahwa beban pemerintah untuk mensubsidi APBN memang sangat besar. Namun demikian apabila BBM dinaikkan, maka yang paling akan menderita akibatnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah, atau yang selama ini dipopulerkan sebagai "wong Cilik" . Apabila Presiden SBY yang menaikkan harga BBM, maka Presiden SBY yang  akan dipersepsikan sebagai tidak Pro rakyat kecil, tidak pro "wong Cilik".

Kalau Presiden mengalokasikan sebagian dana subsidi sebagai akibat kenaikan harga BBM, lagi-lagi seperti selama ini, Presiden nanti dipersepsikan sebagai pencitraan.

Oleh karena itu sebaiknya Presiden SBY tidak menaikkan harga BBM, berilah kesempatan kepada Presiden yang baru Bapak Jokowi untuk melakukan efisensi seperti yang selalu disuarakan oleh PDI Perjuangan selama ini. Siapa tahu hal ini "memang" bisa dilakukan efisiesnsi dibidang MIGAS, sehingga beban masyarakat Wong Cilik sebagai kontituen utama PDI Perjuangan bisa menikmati hasil jerih payah pemerintahan baru yang diusung.

SEMOGA.