Nampaknya kisruh APBD antara Ahok vs DPRD DKI akan berakhir deadlock dan Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mau nggak mau akan putuskan bahwa APBD DKI Jakarta 2014 berlaku sesuai ketentuan undang undang. Tahun 2014 ketika itu masih Gubernur Jokowi. Proyek unggulan ketika itu diantaranya untuk mengatasi masalah banjir dan transportasi publik alias kemacetan sesuai janji kampanye.
Proyek ini tidak sepenuhnya terealisasi akibat penerimaan pendapatan hanya mampu kumpulkan duit sekitar Rp.45 triliun dibanding target Rp. 65 triliun APBD 2014. Disamping itu proyek penting ini memang membutuhkan dana belanja yang besar dan tidak mungkin hanya dalam satu tahun anggaran 2014 saja. Konsekuensi logis, anggaran untuk membiayai proyek tersebut  harus muncul lagi bersambung ke APBD 2015.
Penanggung jawab utama APBD DKI Jakarta 2015 adalah Gubernur Ahok penerus Gubernur  Jokowi. Nah apa yang akan terjadi jika APBD 2015 ikut macet seperti kemacetan Jakarta?
Penanggulangan banjir dan kemacetan ini adalah proyek unggulan yang mempertaruhkan "kepala" karena muka gubernur ada disana. Perlu persipan memperkuat urat malu, ketika banjir kembali ngebulli Jakarta dan kemacetan muncratkan sumpah serapah warga di berbagai media main stream maupun medos dengan berbagai meme.
Sudah terbayang akhir tahun 2015 bagaimana Jakarta masih tetap kebanjiran dan kemacetan. Mengapa masih banjir, hal itu lantaran proyek tidak jalan. Akibat APBD DKI Jakarta 2015 ikutan macet atau "deadlock" alias nemu gang buntu.
Salah siapa? Yuk mari cepet cepetan bilang.....satu, dua tiga.. "bukan salah gue !"
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H